MAKALE, BKM — DPRD Tator berjanji membawa persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tana Toraja ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi, Selasa (9/8) menjelaskan pihaknya akan berjuang ke Mendagri terkait nasib P3K agar Pemkab Tator bisa mendapatkan tambahan DAU untuk membayarkan gaji P3K.
Menurutnya adanya tambahan tenaga P3K tapi tidak diikuti tambahan DAU diyakini bakal membebani keuangan daerah dan kesulitan untuk membayar gaji mereka. Pemerintah pusat kembali membuka lowongan CPNS dan PPPK di tahun 2022 merekrut 1.086.128 orang CPNS dan PPPK. Kesempatan dimanfaatkan Pemkab Tator dengan memprioritaskan tenaga PPPK formasi guru dan tenaga kesehatan, serta penyuluh.
Welem membeberkan Tana Toraja membutuhkan tambahan anggaran dari Pusat Rp 30 milyar untuk menggaji 440 orang PPPK tahun 2022, terdiri dari tenaga pendidik 419 orang, dan penyuluh 21 orang. Tahun 2023 di Dinas Pendidikan 447 orang, dan Dinas Kesehatan 200 orang.
Pendaftaran PPPK beberapa syarat hendaknya dipenuhi sesuai Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022, ketentuan syarat pendaftaran, penempatan, hingga pengangkatan PPPK jabatan fungsional guru. (gus/C)