MAROS, BKM — Wakil Ketua DPRD Maros, Haeriah Rahman, memimpin rapat paripurna untuk jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Perubahan 2022 dan penyampaian hasil reses masa persidangan III rahun sidang 2021-2022.
Pihak pemerintah daerah atau eksekutif diwakili Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Maros, A Davied Syamsuddin. Davied membacakan respons pemerintah daerah terhadap masukan fraksi-fraksi terkait Ranperda APBD Perubahan 2022.
Masukan dari fraksi Golkar, Davied mengatakan, tujuan penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah memberikan arah bagi pelaksanaan perogram dan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2002 agar berdayaguna dan berhasil
”Mengiptimalkan pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Sebagai acuan dalam penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022,” katanya.
Kemudian dari Fraksi Nasdem yang meminta pemerintah daerah menjelaskan alasan dan pertimbangan perubahan APBD 2022, Davied menjelaskan pemerintah Kabupaten Maros dalam melakukan perubahan APBD dilandasi oleh adayanya perubahan dalam asumsi kebijakan umum anggaran tahun 2022 mengalami perubahan sepeeti adanya Silpa tahu lalu sebesar RP39.857.009.672,59,
”Adanya beberapa kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran, serta PMK 118/PMK.07/2022 pandemi Covid-19 dan dampaknya,” bebernya.
Davied mengatakan, kebijakan perekonomian Kabupaten Maros tahun 2022 yakni peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, seperti pemantapan infrastruktur, pemanfaatan teknologi penunjang perekonomian, dan pembinaan UMKM.
”Pengembangan destinasi wisata, pembinaan ekonomi kreatif, peningkatan minat investasi, hingga peningkatan upaya pembinaan dan pengembangan sektor pertanian dan perikanan,” bebernya.
Selanjutnya, dari Fraksi Gerindra yang meminta Pemkab memperhatikan isu terkait angka kemiskinan hingga angka pengangguran, Davied menjelaskan perekembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros menunjukkan trend penurunan selama rahun 2019-2021.
”Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 9,89 persen. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin menurun hingga 9,74 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 34.620 orang. Penurunan persentase penduduk miskin ini disebabkan benyaknya program kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sepeerti program PKH, Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) serta peningkatan infrastruktur utamanya jalan yang dilakukan pemerintah daerah yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Bulan Bintang (PAN-PBB) yang meminta pemerintah memaksimalkan capaian PAD, Davied mengatakan pemerintah Kabupaten Maros melalui dinas pendapatan daerah telah melakukan beberapa terobosan terkait peningkatan PAD yang sampai saat ini telah mencapai 47 persen dan retribusi telah mencapai 67 persen.
”Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Maros masih optimis dalam penyerapan target tersebut dengan dilakukan beberapa langkah seperti memverifikasi kembali lahan yang tadinya hanya lahan sekarang telah berdiri bangjnan gedung serta mengoptimalkan capaian retribusi IMB,” katanya. (ari/c)
