MAKALE, BKM — Tiga komisi DPRD Tana Toraja melakukan rapat marathon dalam rapat kerja (Raker) dengan OPD membahas KUA-PPAS Perubahan anggaran APBD Tahun 2022, Sabtu (20/8).
Komisi dua yang dipimpin Yuli Saranga menghadirkan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Tenaga kerja, dan OPD mitra kerja lainnya.
Menariknya saat pembahasan dikomisi dua terkuak jika Kadis Tenaga Kerja, Tupa’ Batara Randa sudah sekian tahun tidak memiliki mobil dinas. Hal ini
dinilai sangat miris bagi seorang Kadis. Bahkan setiap kali mengikuti acara resmi harus naik grab termasuk saat menghadiri HUT RI ke-77 di Bandara Rantetayo lalu.
Tupa Bara tidak menimpali jika sudah sekian kali bermohon ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) agar diberikan randis sama seperti OPD lainnya tapi hasilnya nihil. Padahal dibeberapa OPD ada randis yang menumpuk dan semua justru digunakan para kepala bidang sebagai kendaraan operasional.
”Parahnya lagi sering melayani tamu dari Kementrian menggunakan randis pinjaman dari Pemkab, dijalan turun lapangan sudah ditelpon mobilnya segera dikembalikan, ”ujar Tupa.
Wakil Ketua DPRD Tana Toraja, Evivana Rombe Datu mengatakan, bagian aset daerah DPKAD sebaiknya menginventarisir seluruh randis milik daerah dengan harapan penggunaannya merata di semua OPD. Randis yang dipinjam pakai ke instansi vertikal yang sudah habis masa pemakaiannya supaya segera ditarik.
Hal ini dimaksudkan agar aset daerah baik randis roda dua maupun roda empat tertib administrasi sebab sering aset ditemukan pemeriksa tidak sesuai peruntukannya.
Ditambahkan Evivana, temuan adanya Kadis Tenaga tak memiliki randis harus disikapi dewan secara serius. Pihaknya meminta DPKAD untuk segera memproses permohonan pengadaan randis baru dari Dinas Tenaga Kerja.
”Pimpinan OPD itu harus memiliki Randis guna memperlancar tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi ditengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, peningkatan kinerja dan layanan masyarakat jadi perioritas,” terang Evivana. (gus/C)