MAKASSAR, BKM — Kampung Keluarga Berkualitas (KB) merupakan salah satu program prioritas nasional, sebagai upaya pemberdayaan dan penguatan institusi di tingkat desa dan kelurahan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang dilakukan secara terintegritas dan konvergensi antarlintas sektor.
Berdasarkan data Poldes di tahun 2019, jumlah desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 3.051. Roadmap pembEntukan kampung KB BKKBN Pusat tahun 2022, menyebut bahwa Kampung KB yang terbentuk tahun 2022 adalah 1.442.
Hingga 28 Agustus 2022, Kampung KB terbentuk pada tahun 2022 adalah 342. Sementara pada tahun 2016-2021 sebanyak 673 Kampung KB. Jika ditotalkan sudah 1.015 Kampung KB, atau 72,26 persen dari target 2022.
Adapun kabupaten/kota yang belum membentuk Kampung KB pada tahun 2022 adalah Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Gowa, Bone, Wajo, Luwu, TanaToraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Makassar, Parepare, dan Palopo. Daerah tersebut diharapkan segera membentuk Kampung KB.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BKKN Sulsel Dra Hj Andi Ritamariani,MPd pada Workshop Pengelolaan Kampung KB di Hotel Santika, Makassar, Senin, 29 Agustus 2022.
Andi Rita mengungkap, sebanyak 342 Kampung KB yang terbentuk pada tahun 2022 belum teregistrasi dan terlapor pada New Siga dan Website Kampung KB. ”Untuk itu diharapkan segera mengupdate data kampung KB yang sudah terbentuk, baik profil Kampung KB atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan,” imbaunya.
Dalam kesempatan itu disinggung pula tentang program Dashat. Ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Termasuk bahan pangan lokal yang dapat dipadukan dengan sumber daya atau kontribusi dari mitra lainnya
”Kegiatan Dashat merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Matriks Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting Nasional, sesuai PeraturanKepala BKKBN Nomor12 tahun 2021 yaitu Dapur Gizi Sehat (Dashat) di desa prioritas stunting berbasis pangan lokal,” jelasnya.
Jumlah kegiatan ashat yang terlaksana di Kampung KB sebanyak adalah 89. Diharapkan semua Kampung KB memiliki kegiatan Dashat. Kegiatannya tidak hanya memberikan makanan kepada keluarga berisiko stunting, tapi juga edukasi gizi.
Andi Rita menyebut, hingga saat ini kabupaten/kota yang belum launching Dashat adalah Bulukumba, Jeneponto, Gowa, Bone, Tana Toraja, Luwu Timur, dan Parepare.
Andi Rita menegaskan, Kampung KB bukan milik BKKBN, tetapi milik bersama. Hal tersebut tertuang dalam Inpres No 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB. Untuk intervensi kegiatan tidak dititikberatkan kepada OPD KB. Semua peran instansi ada dalam pengelolaan Kampung KB.
”Untuk itu, kabupaten/kota yang belum membentuk Kampung KB agar segera melakukannya. Untuk yang belum launching Dashat, diharapkan ada kegiatan Dashat di Kampung KB, khususnya lokus stunting,” kata Andi Rita.
Kabupaten/kota diminta untuk melakukan pembinaan pengelolaan Kampung KB dan Rumah Dataku kepada Pokja Kampung KB. Para peserta juga diharapkan dapat mengadvokasi bupati/wali kota dalam komitmennya mendukung pengelolaan kualitas dan kuantitas Kampung KB. Rencana aksi yang dibuat hendaknya ditindaklanjuti di kabupaten/kota. (*/rus)