MAKASSAR, BKM — Belakangan ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggenjot penyaluran dan pemberian bantuan keuangan kepada sejumlah daerah. Hanya saja, dari 24 kabupaten/kota yang ada di daerah ini, ada dua yang sama sekali tidak tersentuh dengan bantuan keuangan tersebut.
Masing-masing Kota Palopo dan Kabupaten Pangkep.
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Salehuddin mengungkapkan, pihaknya masih mempelajari kedua daerah tersebut.
“Kalau tidak diberikan kan cuma dua, Palopo sama Pangkep. Itu juga masih dipelajari, bukan tidak diberikan tahun ini (2022). Tapi dipelajari,” ujar Salehuddin, Kamis (1/9) malam.
Ia menyatakan, pemberian bantuan keuangan kepada daerah-daerah di Sulsel merupakan hak prerogatif Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
“Nanti dilihat dulu. Kan bukan saya yang menentukan. Itu hak prerogatifnya Pak Gubernur,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa proposal kedua daerah tersebut sudah ada. Namun pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih mempelajari proposal tersebut.
“Karena memang tidak pernah dibahas TAPD. Belum pernah dibahas. Mungkin belum diverifikasi karena tidak lengkap perencanannya. Bisa saja begitu,” jelas dia.
Ketika ditanya apakah hal tersebut akan disampaikan ke Gubernur Sulsel, Salehuddin mengungkapkan, jika sudah dirapatkan di TPAD akan disampaikan ke Andi Sudirman untuk diberikan pertimbangan.
“Belum (sampai ke TAPD), apalagi ke Pak Gub. Kalau belum melalui kami pasti juga belum ke Pak Gub,” imbuhnya.
Lanjut dia, TAPD belum melakukan verifikasi, sehingga pihaknya belum mengetahui isi proposal tersebut.
“Belum sampai ke situ, karena belum ada kami lihat proposalnya sama sekali yang sudah diverifikasi,” terang dia.
Namun, Salehuddin tidak mengetahui secara pasti kendalanya di mana, sedangkan proposal sudah masuk.
“Kayaknya memang sudah masuk (proposal dari dua kabupaten tersebut). Makanya kita tidak tahu kendalanya di mana, sehingga belum terverifikasi,” ujarnya.
Ia menekankan, jika sampai September ini belum juga ada verivikasi, maka kedua daerah tersebut tidak lagi bisa mendapatkan bantuan anggaran dari Pemprov Sulsel.
“Sudah masuk perubahan itu juga jadi pertimbangan. Kalau September ini sudah lewat, mungkin tidak ada lagi (bantuan). Tapi mudah-mudahan ada. Kan kami sementara pelajari,” ucap dia.
Kendati demikian, lanjut Salehuddin, ia berharap agar bisa diverifikasi untuk mendapatkan bantuan keuangan. “Nanti tiba-tiba verifikasinya keluar, kami rapatkan di TAPD, baru minta pertimbangan ke Pak Gub,” pungkasnya. (jun)