MAKASSAR, BKM–Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Makassar mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Minggu (4/9). Mereka menuntut empat poin yang harus dipertanggungjawabkan pemerintah atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Koordinator lapangan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Makassar, Ahmad Yusuf, mengatakan, dewan harus menyampaikan ke pemerintah untuk mempertanyakan peranan BPH Migas dalam mengawasi penimbunan BBM bersubsidi atas kenaikan harga saat ini terjadi.
“Banyaknya penyimpangan dan penimbunan yang perlu dipertanyakan. Bahkan kondisi hari ini masih banyak subsidi dipakai oleh kalangan atas. Kami mendesak DPRD Kota Makassar untuk menolak segala bentuk rencana kenaikan harga BBM Subsidi serta mendesak pemerintah RI untuk memberantas pemburu rente BBM Subsidi,” ungkapnya, kemarin.
Selain itu, ia meminta dilakukan evaluasi terhadap Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) yang tidak mampu menjalankan fungsinya dan mendesak KPK untuk memeriksa BPH MIGAS. “Kami minta ada pertanggung jawaban atas kenaikan ini dan kami mewakili seluruh masyarakat menolak kenaikan harga BBM ini,” ujarnya.
Menyikapi hal itu, Sekertaris Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir, menjelaskan akan memberikan solusi terbaik dan akan mendukung segala hal yang dapat menimbulkan kecemasan yang diakibatkan kenaikan harga BBM tersebut.
“Saya mengerti apa yang dirasakan dan dampak kenaikan harga BBM ini, kita juga akan dorong pemerintah untuk meninjau kembali atau memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat kurang mampu akibat kenaikan ini,” jelasnya.
Terlebih lagi dampak yang dirasakan masyarakat pasca pemulihan ekonomi. Dewan juga akan menjanjikan akan menganggarkan bantuan sosial bagi masyarakat. “Intinya masyarakat jangan ada dirugikan dan membuat masyarakat kita semakin sengsara, kita pasti bela,”tuturnya. (ita)