MAKASSAR, BKM–Hubungan antara Anggoata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan Pemerintah Provinsi Sulsel (eksekutif) belum juga membaik.
Hal ini karena masih ada yang dilakukan eksekutif tanpa sepengetahuan dari legislatif.
Seperti yang terungkap pada rapat paripurna DPRD Sulsel, Jumat (2/9) malam.
Legislator Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Selatan Mizar Rahmatullah Roem menyesalkan adanya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang tidak diberitahukan ke pihak DPRD.
Bahkan, Banggar DPRD Sulsel menemukan adanya APBD 2021 yang tidak terealisasi sebesar Rp501 milliar lebih. Hal tersebut disampaikan, Mizar pada rapat paripurna DPRD Sulsel, Jumat (2/9) malam.
Menurutnya, ada dua Perkada yang dibuat Pemprov Sulsel dan tidak ada pemberitahuan lebih awal tentang Perkada tersebut.
“Karena itu kami nyatakan tidak setuju bila terdapat belanja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP nomor 12 tahun 2019) tentang pengelolaan keuangan daerah dan pasal 21 nomor 12 tahun 2018,” ujar Mizar.
Mizar yang pernah tercatat sebagai Ketua KNPI Sulsel itu menyampaikan, adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebanyak Rp219 milliar.
“Termasuk didalamnya anggaran yang langsung dimanfaatkan oleh kepentingan tiga rumah sakit umum daerah, yang menjadi pertanyaan yang menimbulkan multi tafsir,” sebutnya.
“Apakah semua program dari kegiatan tersebut merupakan kegiatan darurat dan mendesak, terkait hal ini Banggar mengarahkan Pemprov Sulsel mengkaji kembali program kegiatan ketiga RS tersebut,” lanjutnya.
Mizar juga mengatakan, ada bantuan keuangan kabupaten kota, Banggar DPRD Sulsel merekomendasikan agar bantuan tersebut bisa dilakukan secara cermat dan merata.
“Banggar DPRD Sulsel merekomendasikan agar bantuan keuangan ke tersebut diharapkan alokasi anggarannya dilakukan secara cermat dan merata di kabupaten kota,”bebernya.
Lanjut Mizar, serta tidak melupakan kewajiban lainnya. “Dan juga bantuan keuangan ini tidak mengurangi target output, outcom urusan wajib pelayanan dasar,” kata pria kelahiran Makassar itu.
Selanjutnya, kata dia lagi, pada pelaksanaan pertanggungjawaban APBD 2021 hasil rapat di Komisi DPRD Sulsel menemukan anggaran sebesar Rp501 milliar lebih yang tidak terealisasi.
“Agar Pemprov Sulsel memberikan porsi perhatian yang besar untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, agar tidak terulang kembali adanya rencana belanja yang tidak terlaksana dan menyusun perencanaan dengan baik,” tutup Mizar. (rif)
