BULUKUMBA, BKM — Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN) Raja Juli Antoni melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di BPN Kabupaten Bulukumba, Selasa (6/9).
Kepala BPN Kabupaten Bulukumba Andi Muh Yusri menyampaikan kehadiran Wakil Menteri di Kabupaten Bulukumba suatu kehormatan bagi BPN Bulukumba.
“Ini suatu kehormatan bagi kami di BPN Bulukumba, karena di Sulsel baru BPN Bulukumba yang dikunjungi. Soal ada demo tadi, saya kira itu soal biasa, karena bukan Bulukumba jika ada pejabat Tinggi ke Daerah kemudian tidak ada yang demo. Tapi, adik-adik mahasiswa paham juga batasan-batasan penyampaian aspirasi, sehingga kami terima dengan baik, dan selesai kami terima langsung bubar,” ujar Yusri.
Sementara itu, Raja Juli Antoni menjelaskan kehadirannya di Bulukumba adalah salah satu tujuannya untuk menjalankan program Presiden Jokowi.
“Kami hadir di Kabupaten Bulukumba, tujuannya adalah melaksanakan program pak Jokowi. Bahwa bagaimana di setiap BPN Kabupaten Kota khususnya di BPN Bulukumba ini melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Jadi kita tidak mengandalkan kuantitas, tapi kualitas juga, saya harapkan semua kompak, dalam ini meningkatkan kuantitas dan kualitas,” jelas Raja.
Di hadapan pejabat dan staf BPN Bulukumba, Raja menyampaikan bahwa ada tiga hal yang penting dituntaskan dalam program strategis agraria.
Menuntaskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai dengan target. Melalui program PTSL memudahkan masyarakat mendapatkan sertifikat gratis kepemilikan tanah. Menurutnya, program PTSL bertujuan memberikan rasa keadilan ke masyarakat atau kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
“Kami berharap dengan program ini memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat karena ada kepastian hukum terhadap tanahnya. Terlebih dikerjakan bukan hanya kuantitas namun mengedepankan kualitas,” jelas Raja.
Menyelesaikan konflik agraria lantaran saat ini masih banyak fakta sosial dan historis menujukkan bahwa orang sampe bunuh bunuhan karena konflik agraria. Sehingga BPN juga memiliki tugas dalam menyelesaikan konflik tersebut.
Mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti halnya di Mamuju Sulawesi Barat (Sulbar). Pentingnya semakin meningkatkan layanan masyarakat dalam artian kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit dan kalau bisa cepat kenapa harus lama.
“Saya juga minta tingkatkan pelayanan dan bekerja sepenuhnya hati serta memaksimalkan akses digital dengan transparan dan efektif,” bebernya. (min/C)