MAKASSSAR, BKM– Beberapa aduan dikeluhkan masyarakat Kota Makassar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar. Salah satunya banyak masyarakat yang mengeluhkan soal tidak meratanya bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Sekretaris Dewan DPRD Kota Makassar, Dahyal mengatakan, jumlah aduan yang masuk sekitar 10 laporan yang mempermasalahkan bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak merata yang kini sementara diteruskan di komisi yang membidangi hal tersebut.
“Ada aduan warga yang melaporkan hal itu di aplikasi Ajamma bahwa bantuan sosial dan PKH tidak merata di beberapa wilayah. Warga Kota Makassar yang memiliki keluhan atau informasi seputar pelayanan, bisa mengadu lewat aplikasi itu,” ungkapnya.
Lanjutnya pihaknya akan terus melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi tersebut. Masyarakat yang ingin mengadu lewat aplikasi Ajamma bisa mengunduh di Playstore atau Appstore secara gratis.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi D DPRD Makassar, Saharuddin Said mengaku keluhan warga soal bantuan sosial dan PKH sudah lama dirasakan warga namun belum ada tindakan dari dinas terkait dalam hal ini dinas sosial makassar untuk menindaklanjuti.
“Memang kami mendengar ada aduan soal bantuan sosial ini apalagi ditengah naiknya subsidi ini menjadi perhatian pemerintah. Pokoknya seputar pemerintahan, baik bantuan sosial atau mungkin ada masalah PKH misalkan sudah meninggal tapi masih dapat, itu bisa dilapor,” ujarnya.
Bahkan beberapa warga turut menyampaikan bahwa ada kalangan menengah ke atas yang justru mendapat bantuan. Padahal salah satu syarat untuk mendapat PKH adalah tergolong dalam keluarga miskin atau pra sejahtera.
“Nanti kita akan meminta dinsos ini untuk mendata kembali. Jadi semua masyarakat harus merasakan manfaat dari setiap program jadi harus dikerjakan dengan benar,” tuturnya. (ita)