MAKASSAR, BKM — Ada amanah baru yang dipercayakan kepada Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XIV/Hasanuddin Ny Desi Subianti. Keduanya dikukuhkan sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting, di Balai Prajurit Sultan Hasanuddin, Selasa (13/9).
Prosesi pengukuhan dilakukan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Pusat Prof drh M Rizal M Damanik, MRep.Sc,PhD. Ditandai dengan pemasangan selempang Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Dra Hj Andi Ritamariani,MPd dalam sambutannya mengatakan, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Stunting merupakan hasil dari tidak terpenuhinya status nutrisi anak sejak dalam kandungan dan di awal kehidupannya.
“Anak dengan stunting tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan maksimal sebagaimana anak di usia mereka. Prestasi sekolah rendah dan mereka berisiko mengalami penyakit metabolisme sehingga membatasi kontribusi optimal untuk berkarya,” kata Andi Rita.
Untuk mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, menruut Andi Rita, BKKBN selaku Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting meluncurkan program Bapak Asuh Anak Stunting (BASS). Ini merupakan gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting yang menyasar langsung keluarga.
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka stunting di Sulawesi Selatan berada pada angka 27,4 persen. Angka itu masih di atas rata-rata nasional sebesar 24,4 persen. Kasus tertinggi stunting di Sulsel berada di Kabupaten Jeneponto sebesar 37,9 persen, dan terendah berada di Kota Makassar, yaitu 18,8 persen.
“Kompleksitas intervensi program percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja. Negara memberikan ruang apresiasi atas kontribusi setiap unsur pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting,” jelasnya.
Program BAAS, lanjut Andi Rita, hadir untuk menyediakan ruang kontribusi pemangku kepentingan untuk turut ambil bagian dalam percepatan penurunan stunting.
“Semoga dengan adanya program ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka stunting 14 persen di tahun 2024 sesuai target nasional,” harapnya.
Lalu apa sasaran Program BAAS? Andi Rita menyebut baduta stunting, ibu hamil dari keluarga berisiko stunting, calon pengantin, keluarga baru atau PUS yang merencanakan kehamilan dari keluarga berisiko stunting. Termasuk balitas stunting (di atas 2 tahun), dan Baduta tidak stunting dari keluarga miskin (risiko tinggi stunting).
Sebelumnya, pada 29 Juni 2022 lalu telah dilaksanakan pengukuhan Kepala Staf Angkatan Daerah (KASAD) sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting Indonesia, pada peringatan Hari Keluarga Nasional di Yogyakarta. Momentum tersebut menjadi acuan BKKBN untuk melaksanakan hal yang sama di Provinsi Sulsel.
Perwakilan BKKBN Sulsel juga telah melaksanakan pogram BAAS dengan menyalurkan bantuan secara berkala selama enam bulan kepada lima keluarga berisiko stunting di Kabupaten Bantaeng dan lima keluarga berisiko di Takalar. Program ini melibatkan beberapa mitra kerja, antara lain PT Bank Rakyat Indonesia, PT Catur Dakwah Crane Farmasi, PT Harsen Laboratories, Perum Bulog, Bupati Enrekang dan Ketua TP PKK Kabupaten Barru.
Deputi Lalitbang BKKBN Pusat Prof drh Damanik mengapresiasi jajaran TNI yang ikut berpartisipasi pada program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting. ”Program ini dapat sambutan baik dari Pangdam XIV/Hasanuddin yang ikut berpartisipasi dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia,” ujarnya.
Usai dikukuhkan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso menyampaikan komitmennya untuk membantu penurunan angka stunting di Sulsel. Salah satunya dengan cara memberdayakan potensi yang ada, hingga mencapai minimal 24 persen yang menjadi target nasional.
”Untuk itu kepada pimpinan, komandan yang hadir di sini untuk bekerja keras mewujudkan target tersebut. Upaya penurunan angka stunting hendaknya menjadi atensi kita semua. Sudah jelas apa yang mesti dilakukan,” ujar Pangdam.
Pangdam menegaskan tekadnya untuk menyukseskan percepatan penurunan stunting, khususnya di Sulsel dengan melibatkan seluruh jajarannya, mulai dari kodam, korem, kodim, dan koramil serta Babinsa di seluruh wilayah.
Menurutnya, sudah ada arahan dari Panglima dan KASAD agar jajaran TNI mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Pihaknya pun sudah membahas strateginya. Ia meminta kepada Danrem serta Dandim bekerja sama dengan instansi terkait guna memaksimalkan upaya yang akan dilakukan.
”Dengan hadirnya TNI, kita berharap bisa mempercepat program penurunan stunting, khususnya di Sulawesi Selatan,” tandasnya.
Diakui bahwa masalah stunting tidak berbanding lurus dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Hal ini erat kaitannya dengan person. Sehingga dibutuhkan edukasi yang tinggi untuk mengurangi dampaknya. (*/rus)