MAKASSAR, BKM–Partai Demokrat akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) guna membahas rencana koalisi partai politik (parpol) yang sedang dijajaki.
Rapimnas akan diikuti tiga ribuan lebih pimpinan Partai Demokrat dan para wakil rakyat dari dari seluruh Indonesia di Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (15/9) hingga Jumat (16/9).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta jajaran petinggi partai lainnya di pusat akan mendengarkan masukan-masukan dan mendalami aspirasi yang akan disampaikan tiga ribuan lebih pengurus dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD), pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta anggota Fraksi Demokrat seluruh Indonesia.
Para pimpinan Partai Demokrat selama ini telah bertemu dan menyerap aspirasi langsung rakyat dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kotamadya, dan 83 ribu desa dan kelurahan. Masukan-masukan ini tentunya sangat berharga dan diperlukan oleh Partai Demokrat dalam menentukan langkah ke depannya menuju Pilpres dan Pileg 2024.
“Situasi rakyat kita selama ini sedang kesulitan. Beban hidup mereka terus bertambah. Apalagi dengan kenaikan harga BBM. Demokrat yang selama ini terus konsisten membantu rakyat yang sedang kesulitan dan memperjuangkan harapan rakyat, akan terus bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan,”ujar AHY sebagaimana rilis yang dikirim, Rabu (14/9).
AHY dalam berbagai kesempatan mengingatkan para kader Partai Demokrat, bila perjuangan partai berlambang bintang mercy ini akan perubahan dan perbaikan nasib bangsa dan negara ini, nasib rakyat Indonesia, hanya akan terwujud jika Demokrat masuk dalam pemerintahan, apalagi bisa memimpin negeri ini di tahun 2024 dan ke depannya. Karena itulah, Demokrat dalam menjalin koalisi dan menentukan calon presiden dan calon wakil presiden harus mempertimbangkannya secara mendalam dan komprehensif.
Berbicara mengenai Pilpres 2024, berarti berbicara mengenai nasib bangsa dan negara ini minimal lima tahun ke depan. Berbicara mengenai nasib 270 jutaan rakyat Indonesia.
Adanya ambang batas presiden sebesar 20 persen, sedangkan Demokrat baru memiliki 9.36 persen kursi parlemen, membuat Demokrat harus berkoalisi dengan parpol-parpol parlemen lainnya.
Apakah dalam rapimnas ini akan ada keinginan untuk berkoalisi dengan parpol mana saja, termasuk dengan Nasdem dan PKS yang selama ini sering disebut-sebut, sangat mungkin untuk dibahas dan direkomendasikan seperti apa jalan yang akan ditempuh oleh Partai Demokrat.
Lalu, apakah akan ada nama capres dan cawapres yang mengerucut untuk diusung Partai Demokrat, tergantung dari masukan-masukan dan rekomendasi dari para pimpinan Partai Demokrat peserta rapimnas. Suara dan harapan konstituen Partai Demokrat dari seluruh pelosok Indonesia tentunya bakal menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat.
“Semua ini tentunya dilakukan Demokrat untuk terus bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan bagi bangsa dan negara ini,”jelas Herzaky Mahendra Putra selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP yang juga juru bicara DPP Partai Demokrat. (rif)