BANTAENG, BKM — Rapat konsultasi publik atas ranperda penyelenggara gerakan literasi inisiatif DPRD Bantaeng, Senin (19/9), bubar sebelum waktu yang dijadwalkan.
Rapat yang dipimpin anggota Komisi I DPRD Bantaeng, Hasanuddin dan dihadiri stakeholder, antara lain Camat, forum anak, pegiat literasi desa dan kelurahan, terpaksa dihentikan karena pengunjuk rasa mendesak ingin merangsek masuk ke ruang sidang utama tempat rapat konsultasi berlangsung.
Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Pemuda Mahasiswa (FPM) Sulsel yang dikomandoi Muhammad Rizal selaku Jendlap, menggelar orasi pas di depan pintu masuk ruang sidang paripurna dengan menggunakan alat pengeras suara.
Insiden tersebut otomatis mengganggu konsentrasi peserta rapat konsultasi. Melihat situasi yang kurang kondusif, pimpinan rapat akhirnya segera menyimpulkan hasil konsultasi lalu menghentikan rapat.
Bersamaan dengan itu, salah seorang personel Polres Bantaeng tampil di depan pendemo dan menyampaikan bahwa, bukannya kalian tidak diterima berdialog dengan anggota dewan, tapi di dalam (ruang sidang utama) sedang berlangsung acara yang juga menyengkut kepentingan masyarakat.
Sejurus kemudian, Sekwan DPRD Bantaeng, Muh Jufri Kau, menginformasikan, bahwa demonstran akan diterima Ketua DPRD Bantaeng di ruang rapat Komisi I.
Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Ahmad didampingi legislator asal PKB Dimas Darmadi, mengatakan, berdasarkan surat pernyataan sikap teman-teman dari FPM, bahwa apa yang disampaikan ini melibatkan banyak pihak sesuai jenis tuntutan. Mulai dari penolakan kenaikan harga BBM, polusi pabrik pengolahan bijih nikel (PT Huadi Nickel Alloy), kasus pembunuhan anak dibawah umur, kasus busur, penanganan kasus kematian Nuru Saadi, infrastruktur jalan.
Olehnya itu, lanjut Hamsyah, seyogyanya hadir perwakilan dari para pihak untuk didengar langsung keterangannya. Mengenai kenaikan harga BBM, kata Ketua DPRD, pihaknya sudah menyampaikan aspirasi rakyat Bantaeng yang disuarakan melalui beberapa aksi demonstrasi ke DPR RI.
Beberapa saat sebelum diterima Ketua DPRD, Junaedi HAM, salah seorang orator FPM yang ditanya tentang polusi dari PT HNA, mengatakan, polusi udara yang menimbulkan bau tidak sedap bersumber dari corong pabrik pengolahan bijih nikel.
Dampak polusi tersebut, kata dia, sudah dirasakan warga di lima desa sekitar pabrik. “Ada lima desa yang terdampak akibat bau menyengat dari pabrik. Juga sudah ada beberapa warga yang menderita TBC diduga sebagai akibat buruk dari polusi tersebut”, paparnya. (wam/C)