MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Langkah ini dilakukan karena banyak program atau kegiatan di OPD tidak maksimal.
Dia memastikan bakal ada sejumlah Kepala OPD yang masuk dalam daftar evaluasi yang sejauh ini kinerjanya tidak memuaskan akan dirombak.
Namun, orang nomor satu Makassar itu masih memberi kesempatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja melalui program-programnya di lorong wisata (longwis).
Jika masih tidak maksimal, Danny berjanji akan mengganti Kepala OPD bersangkutan pasca launching longwis.
“Kita lihat dulu seperti apa kerja-kerja mereka di lorong wisata. Kalau tidak maksimal, nanti setelah lorong wisata, kita akan ganti,” katanya saat diwawancarai di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, akhir pekan kemarin.
Sebelumnya, Danny juga mengaku kecewa karena banyak kegiatan yang sudah diprogramkan gagal terlaksana di tahun 2022.
Dia menyebutkan, sejumlah proyek strategis yang ditunda pengerjaannya. Diantaranya Mal Pelayanan Publik (MPP), Makassar Corp City Arena (Macca), Sekolah Terintegrasi, dan Sirkuit Untia. Selain itu, ada Japparate, MPP, Macca, Sirkuit tertunda.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar juga akan terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari organisasi perangkat daerah (OPD). Yang paling urgent adalah kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum terkait pengerjaan dan perbaikan jalan dan paving blok akan dikerjakan tahun ini serta OPD lainnya.
Sekertaris Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir, mengatakan, dirinya sudah turun melakukan peninjaun bersama Dinas PU untuk melihat urgensi jalan itu untuk diaspal. Ia juga berjanji akan mendesak Dinas PU untuk secepatnya melakukan tender pengaspalan untuk beberapa jalan rusak.
“Saya sudah kunjung beberapa titik, salah satunya di Jalan Teuku Umar 13 Jalan Kandea Raya, Jalan Bersih Raya, Jalan Serdaku Usman dan Dakwah Raya. Rencana akhir tahun ini akan diaspal dan di paving blok. Menyusul nanti jalan lainnya,” ungkapnya di Gedung DPRD Makassar.
Lanjut Legislator Fraksi Golkar DPRD Makassar, juga mengakui, jika Dinas PU terlalu lambat dalam proses tender sehingga dirinya turun tangan agar pengerjaan jalan bisa kembali dikerjakan. Proses pengaspalan pun diupayakan rampung tahun ini.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar, Mesakh Raymond Rantepadang menjelaskan, akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Salah satunya yang menjadi perhatiannya memang adalah jalanan. Apalagi, ia menilai anggaran besar yang ada di pemkot semestinya dipergunakan sebaik-baiknya. Alokasinya mesti jelas khususnya untuk infrastruktur.
“Anggaran di APBD harus ada manfaatnya, utamanya jalanan. Kita harus lakukan evaluasi terhadap kinerja pemkot dalam membelajakan dan menggunakan anggaran,” ujarnya.
Selain itu,ia juga menyoroti terkait kegiatan dari SKPD lain. Seperti Dinas Sosial dalam hal ini mengenai pelayanan bantuan masyakarat. (rhm-ita)