ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mewanti-wanti sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun ini akan membengkak Rp1 triliun dibandingkan tahun 2021 yang hanya Rp800 miliar.
Menurut anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Imam Musakkar, tahun ini tersisa kurang dari tiga bulan dan APBD Perubahan 2022 telah disetujui sebesar Rp4,66 triliun. Namun belum ada progres dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menggenjot kegiatan, sehingga ditakutkan silpa tahun 2022 lebih besar dibanding 2021 sebelumnya.
“Tiap OPD ini serapannya sangat minim hingga sekarang, sementara APBD Perubahan telah disahkan Rp4,66 trilun. Memang yang kami khawatirkan bila OPD tidak memperhatikan di sisa akhir anggaran, maka silpa pada tahun ini akan kembali tinggi dan bisa di atas Rp1 triliun,” ungkapnya di Gedung DPRD Makassar, Senin (3/10).
Sehingga Legislator Fraksi PKB DPRD Makassar ini menegaskan, kegiatan dari OPD dalam penggunaan anggaran seharusnya segera digunakan untuk kepentingan masyarakat, begitupun untuk tender dapat dipercepat sejak dini, kegiatan yang selayaknya tidak perlu ditender dapat memberdayakan pengusaha kecil.
“Ini yang tidak sampai dipikirannya mereka, dalam APBD Perubahan jumlah Silpa ditarget sebesar Rp722 miliar lebih. Tapi kalau kita lihat progres dan kerja pemerintahan seperti ini, angka itu masih tinggi,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Mario David, juga menegaskan, pemerintah kota perlu memperbaiki capaian dalam membelanjakan anggaran. Sehingga akhir tahun anggaran, dapat direalisasikan dan silpa menjadi kecil.
“Tidak sampai tiga bulan tersisa tapi belum ada kelihatan hasilnya dari kegiatan OPD.Silpa bisa lebih dari Rp1 triliiun kalau melihat serapan anggaran masih belum diatas 30 persen, bahkan beberapa program yang tidak bisa berjalan tahun ini, seperti pembangunan mal pelayanan publik (MPP) karena ini program multiyears harusnya,” bebernya.
Belum lagi, lanjut legislator Fraksi Nasdem DPRD Makassar ini menjabarkan, program yang diusulkan beberapa OPD tidak akan mungkin selesai di anggaran satu tahun berjalan. Namun tetap harus diusahakan untuk ditender dini di akhir tahun mendatang.
“Evaluasi dan memperbaiki kualitas kerja yang perlu diperbaiki pemkot. Karena kita juga melihat OPD pada takut membelanjaan anggarannya karena takut inspektorat. Padahal tidak boleh seperti itu, karena tidak ada yang jalan kalau prinsip itu dipegang,” tuturnya. (ita)