MAMUJU, BKM — Aliansi media dan jurnalis Sulbar melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Provinsi Sulbar dan Dinas Kominfo Sulbar di ruang Komisi I DPRD Sulbar baru-baru ini.
RDP diterima Ketua Komisi I Syamsul Samad dan anggota komisi Syahrir Hamdani. Hadir Hatta Kainang selaku Banggar DPRD Sulbar serta Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula dan Kabid IKP Dian Adriyanti.
Pada kesempatan itu, alinasi jurnalis meminta Diskominfo Sulbar lebih terbuka dan transparan terhadap anggaran media. Meminta Diskominfo membuka daftar media yang melakukan kerjasama di APBD tahun 2022. Meminta staf khusus Pj Gubernur atas nama Munadir Mubarak untuk tidak mencampuri dan mengintervensi anggaran media Diskominfo Sulbar. Merekomendasikan Kepala Bidang IKP pada Diskominfo Sulbar, Dian Adriyanti agar dilakukan mutasi.
Juru Bicara Aliansi Media dan Jurnalis Sulbar, Irham kepada BKM usai RDP mengatakan apa yang menjadi dasar tuntutan teman-teman media karena adanya ketidakadilan terhadap proses kerjasama yang dilakukan Diskominfo Sulbar terhadap media yang ada di Sulbar.
Ditambahkan Irham, seolah-olah Kabid IKP Dian membuat sekat dan jurang pemisah dengan media yang ada di Sulbar sehingga media yang diakomodir kerjasama adalah media yang berada di lingkaran dia saja.
Sementara itu Kadis Diskominfo Sulbar Mustari Mula yang diserang pertanyaan dari pekerja media di dalam rapat dengar pendapat (RDP) mengatakan apa yang menjadi persoalan teman-teman media hari ini saya sambut dengan tangan terbuka.
”Sanpa saya membela diri saya sendiri, teman-teman media sudah memahami kewenangan dan kebijakan selaku Kadis . Apalagi saya baru bekerja sebagai Kadis Diskominfo baru tujuh bulan,” ujar Mustari.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad dalam pengambilan keputusan RDP dihadapan media mengatakan tidak ada persoalan yang tidak memiliki solusi pastinya.
”Kami berharap kepada teman-teman media percaya sama komisi I untuk menengahi persoalan tersebut agar bisa selesai,” tegasnya. (zul/C)