MAKASSAR, BKM– Empat bulan menanti kejelasan untuk diakomodir sebagai Laskar Pelangi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, 193 guru kontrak SD/SMP Pemkot Makassar berbondong-bondong kembali mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Senin (24/10).
Menurut Salah satu guru, Sriwahyuni mengaku selama ini telah mengabdikan dirinya berpuluh-puluh tahun untuk mengajar murid dikepulauan di Makassar. Namun kini persoalan tidak lulus laskar pelangi, insentif mereka sudah tidak dibayarkan lagi.
“Kami sudah menunggu selama empat bulan, yang telah dijanjikan akan ada solusinya tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Kami datang kembali, untuk meminta dewan bisa memperjuangkan kami ke pemerintah, kami sudah tidak dapat apa-apa. Padahal biaya kebutuhan hidup semakin banyak,” ungkapnya.
Apalagi kini nasib mereka terkatung-katung karena tidak ada kejelasan dan mereka mengaku serba salah. Akibat tidak diperhitungkan lagi, 193 guru menjadi pengangguran. Jika dipaksakan bekerja, tenaga mereka tidak diperhitungkan.
“Kami harap dewan bisa segera menyuarakan suara kami ke Pak Wali dan Dinas Pendidikan untuk bantu kami. Jangan kasihan didiamkan, kasihan anak kami mau makan apa,” akunya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso mengatakan akan segera memanggil Disdik terkait solusi yang pernah dijanjikan terhadap 193 guru kontrak SD/SMP di Makassar.
“Kita akan coba komuikasikan kembali sama disdik agar guru ini diakomodir menjadi Laskar Pelangi. Para tenaga pendidik harus mendapat priorritas karena kehadirannya dibutuhkan dan sudah lama mengabdi,” bebernya.
Selain itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar juga diharap melakukan kajian agar para guru kontrak bisa diterima. “Kita akan coba segera mendorong agar jelas dan tidak terkatung-katung speerti ini, tentu juga perlu ada kajian dari BKPSDM Makassar, berapa mampu kita membiayai,” katanya.
“Insyaallah diakomodir. Kita tunggu saja hasilnya, karena aspirasi yang disampaikan guru ke DPRD sudah kami terima dan dibahas bersama pimpinan DPRD Makassar,” tambahnya. (ita)