MAKASSAR, BKM — Ini kabar menggembirakan bagi pemerintahan di tingkat kelurahan. Pemerintah pusat berencana mengalokasikan anggaran yang cukup lumayan untuk seluruh kelurahan di Indonesia.
Dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Senin (7/11), Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Adriyanto menerangkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan mengalokasikan anggaran dengan total Rp1,7 triliun dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kelurahan.
Jumlah dana yang akan digelontorkan untuk setiap kelurahan nilainya sama. Jika dikalkulasi, masing-masing kelurahan akan mendapatkan dana sebesar Rp200 juta. “Mudah-mudahan bisa digunakan secara baik dan maksimal untuk memperbaiki pelayanan publik,” jelasnya.
Hal itu disambut baik seluruh peserta Rakernis Nasional Apeksi. Ketua Umum Apeksi Bima Arya menerangkan sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Dana kelurahan ini, kata dia, bisa digunakan tidak hanya untuk sarana dan prasarana, tetapi juga bagi kemaslahatan rakyat.
Di tahun 2019 dan 2020, kata Bima Arya, dana kelurahan pernah dialokasikan. Kemudian Di tahun 2021 dan 2022, anggaran tersebut pernah ditahan dan direcofusing akibat pandemi covid-19. “Alhamdulillah telah disepakati (dana kelurahan) dan akan turun tahun depan,” kata Bima Arya.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto juga menyambut hangat rencana pemerintah pusat tersebut. Orang nomor satu Makassar itu mengatakan, sebenarnya pemkot sudah mengalokasikan dana untuk setiap kelurahan melalui APBD. Namun, dengan supporting dana dari pemerintah pusat, diharapkan pemerintahan di tingkat kelurahan bisa lebih baik dan maksimal lagi dalam melaksanakan perannya untuk pelayanan publik dan kemaslahatan warga.
Jika alokasi dana kelurahan tersebut digelontorkan, Danny berjanji akan menggunakan dana tersebut sebaik-baiknya pada program lorong wisata. “Kita alokasikan ke lorong wisata karena itu menjadi pertahanan kita untuk food security,” ucap Danny.
Selain dari pusat, Pemkot Makassar juga berencana mengalokasikan anggaran untuk kelurahan tahun depan. Proyeksinya sekitar Rp500 juta untuk setiap kelurahan, yang dialokasikan dari APBD 2023. Angka itu meningkat drastis dibanding dana yang dialokasikan tahun ini untuk masing-masing kelurahan yang hanya sebesar Rp150 juta dari APBD.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kota Makassar belum lama ini, mengatakan awalnya Pemkot Makassar berencana menganggarkan Rp400 juta untuk setiap kelurahan. Namun karena banyaknya usulan kegiatan dari masing-masing kelurahan saat musrembang tingkat kelurahan, maka kemungkinan besar akan dijadikan Rp500 juta.
“Proyeksi dana kelurahan tahun depan, kita membagi Rp400 juta setiap kelurahan. Namun setelah kita lihat itu tidak bisa memenuhi semua (usulan), sehingga dana kelurahan kita tambah,” ungkap Helmy.
Untuk dana kelurahan, lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di masing-masing kelurahan. “Kenapa ada yang namanya dana kelurahan, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bisa dikerjakan oleh masyarakat. Dengan dana kelurahan ini, diharapkan bisa menjadi kebangkitan kita berkaitan ekonomi di tahun 2023,” kata Helmy. (rhm)