MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian lingkup setda, camat, dan lurah di Ruang Sipakatau Balai Kota, Selasa (15/11). Dalam pertemuan itu, wali kota mengumumkan rencana mutasi besar-besaran yang akan dilaksanakan awal Desember mendatang. Khusus untuk kepala OPD, sebelum melakukan mutasi, Danny berencana melakukan job fit terlebih dahulu.
Dalam pertemuan tersebut, Danny secara terang-terangan mengaku kecewa dengan kinerja sejumlah kepala OPD, camat, maupun lurah. Apalagi berdasarkan informasi yang diperoleh, ditemukan ada lurah yang melakukan pungli di lapangan.
Danny mengaku ada operator telepon seluler yang melapor ke dirinya jika seorang lurah di Kecamatan Tamalanrea melakukan pungutan liar (pungli) agar bisa mendapatkan izin memasang kabel fiber optik di wilayahnya. Tidak tanggung-tanggung, pungutan yang diminta sebesar Rp75 juta.
Danny mengatakan sudah mengantongi nama lurah bersangkutan. Dia pun meminta uang pungli itu dikembalikan. Yang bersangkutan juga terancam untuk dinonjobkan.
“Ada evaluasi khusus kepada lurah. Saya didatangi salah satu perusahaan telekomunikasi sampai saya agak malu hati. Ada satu lurah meminta pungutan liar ke pengusaha dan itu ternyata termahal di Indonesia. Sudah ada catatannya di saya. Bukan kewenangan lurah itu untuk beri izin,” tegas Danny.
Selain itu, indikator penilaian mutasi lurah juga mempertimbangkan kinerjanya dalam kesuksesan mengawal eksisten lorong wisata di wilayah kerja masing-masing. Termasuk bagaimana menjaga kebersihan.
Sementara itu, untuk kepala OPD, indikator utama penilaian adalah sejauh mana program-program yang direncanakan, khususnya terkait program prioritas wali kota dan wakil wali kota bisa berjalan dengan baik. Selain itu, bagaimana OPD memaksimalkan pengelolaan anggaran.
Pasalnya, hingga mendekati akhir tahun 2022 ini, masih banyak kepala OPD dengan penyerapan anggaran sangat rendah. Indikator yang sama juga ditetapkan untuk para camat. Bagaimana mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik di wilayah kerja masing-masing.
“Pokoknya saya akan evaluasi total mulai dari lurah, camat, sekretaris, dan kadis yang kinerjanya tidak bagus. Saya sudah punya catatan lengkap semuanya. Siapa yang akan dipromosikan, dimutasi, didemosi, dan non job,” ungkap Danny.
Namun, dia mengaku masih memberi waktu satu bulan untuk seluruh pejabat memaksimalkan kinerjanya. Termasuk bagaimana andil mereka dalam menyukseskan lorong wisata.
Dia pun menekankan kepada seluruh lurah, camat, hingga kepala OPD untuk tidak bermain-main dalam persoalan anggaran. Apalagi terkait pungutan-pungutan yang tidak resmi.
“Berhenti begitu-begitu. Siapapun dia. Kalau ada yang bermasalah seperti lurah yang pungli, segera kasih bersih namamu. Kembalikan uang pungli yang telah diambil,” imbaunya.
Orang nomor satu Makassar itu mengaku sejauh ini memang ada pejabat yang dinilai sudah malas menjadi kepala dinas. Danny pun sudah memerintahkan kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengurus proses job fit yang akan digelar.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKPSDM Andi Siswanta Attas mengatakan pihaknya sudah bersurat untuk mendapat rekomendasi dari KASN agar job fit bisa digelar. “Kalau sudah keluar rekomendasi, segera kita laksanakan job fit,” kata lelaki yang akrab disapa Wanta ini.
Proses job fit yang akan digelar nantinya hampir sama dengan mekanisme job fit yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
“Sama, tidak ada yang berubah. Tinggal kita undang semua kepala OPD, baru dijob fit oleh tim sebanyak tujuh orang. Tahun kemarin enam orang, sekarang tujuh orang (penguji),” tambah Wanta.
Lebih jauh dikemukakan job fit kemungkinan digelar akhir November atau awal Desember mendatang. Sehingga pelantikan seluruh pejabat baru hasil job fit sudah bisa dilaksanakan akhir Desember mendatang. (rhm)