MAKASSAR, BKM — Gelombang protes dari mantan ketua RT/RW yang tidak terpilih sebagai penjabat (pj) terus berlanjut. Dalam dua hari terakhir, puluhan mantan RT/RW tersebut kembali menggelar aksi demo di DPRD Kota Makassar. Malah, mereka mendirikan tenda di lantai dua kantor wakil rakyat tersebut.
Para pendemo mengancam untuk menginap di dalam tenda-tenda tersebut sampai tuntutan mereka dipenuhi, agar kepastian pemilu RT/RW segera dilaksanakan. Namun sayang, belum sempat menginap di DPRD Makassar, tenda-tenda para pendemo tersebut dibongkar paksa oleh Satpol PP yang bertugas.
Mereka pun memajang sejumlah pamflet bertuliskan “Kami tak akan pulang sebelum penetapan tanggal Pemilu Raya Ketua RT/RW”.
Koordinator Aliansi Eks RT/RW Bersatu Makassar, Anci menyoroti kebijakan Pemkot Makassar yang hingga saat ini belum memastikan kapan menggelar Pemilu Raya. Ia berucap, aksi protes telah berulang kali digelar. Namun pihaknya kecewa atas respons pemerintah karena terkesan mengulur waktu pelaksanaan.
“Dijanji bulan 10 akan ada. Di akhir tahun itu mengatakan ada lagi e-voting. Jadi kalau begitu kita pasti bertarung,” ujarnya.
Massa juga menolak pemilihan ketua RT/RW digelar lewat pemungutan suara elektronik atau e-voting karena dianggap rawan kecurangan. Mereka menuntut agar pemilihan dikembalikan secara konvensional
Dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto tetap bersikukuh untuk menunda pelaksanaan Pemilu Raya. Keputusan itu diambil meskipun terus didemo warga yang mengatasnamakan Aliansi Eks RT/RW Bersatu Makassar. “Tidak akan diadakan pemilihan RT/RW kalau suasana tidak kondusif,” tegasnya.
Dia mempersilahkan warga melakukan unjuk rasa lantaran dianggap sebagai bagian demokrasi. “Kita harus hargai pendapat orang walaupun berlawanan,” ujarnya saat dikonfrimasi melalui telepon selular, kemarin.
Danny memaparkan, awalnya telah menjadwalkan agenda Pemilu Raya. Kebutuhan pelaksanaan bahkan telah dianggarkan dalam APBD 2022. “Sudah dianggarkan. Berulang-ulang saya bilang bahwa kita akan segera bikin Pemilu Raya. Tapi saya lihat seperti ini, mengintimidasi pemerintah dengan keributan begitu. Ah…tidaklah,” cetusnya.
Namun, tetap saja ada kelompok warga yang membuat keributan. Langkah itu dinilai sebagai bentuk intimidasi terhadap pemerintah dan mengganggu situasi keamanan.
“Ini kan menyangkut suasana tidak kondusif. Kan tidak ada yang bilang mau ditunda atau apa. Cuma kan terus demo, memaksa, jadi tidak kondusif,” tandasnya. (rhm)