MAKASSAR’BKM.COM–Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar tinggal menyisakan satu bulan lebih untuk fokus pada program kerjanya. Setelah menutup lembaran 2022, tahun 2023 menunggu kinerja yang lebih berat lagi. Tak terkecuali dengan Dinas Pertanahan Kota Makassar.
SELAIN bagaimana mempertahankan dan mengamankan aset Pemerintah Kota Makassar, dinas yang termasuk vital ini dituntut untuk mengejar dan mewujudkan alas hak berupa sertifikat bagi 4.000 lebih aset yang belum mengantongi dasar kepemilikan.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Ahmad Namsum dalam siniar untuk Kanal Youtube Convergensi News Berita Kota Makassar di ruang kerjanya, Senin (21/11), tampak optimistis bisa merealisasikan program sertifikat aset. Mantan kepala Dinas Sosial ini lalu menjelaskan tentang perbedaan tugas dan fungsi dari Dinas Pertanahan Kota Makassar dengan Badan Pertanahan Kota Makassar (BPN).
Ahmad Namsum mengatakan, BPN lebih mengarah kepada pengelolaan masalah lahan secara umum yang melibatkan masyarakat. Sementara Dinas Pertanahan lebih khusus menangani aset lahan dan bangunan milik Pemerintah Kota Makassar.
Dinas Pertahanan Kota Makassar baru seumur jagung. Terbentuk pada tahun 2017. Tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sangat mulia dalam rangka mengamankan aset-aset negara.
“Dinas Pertanahan memiliki tiga tupoksi yang dibagi ke dalam tiga dimensi, yaitu mengamankan, mempertahankan dan juga mengembalikan fungsi lahan milik pemerintah kota. Kami juga memiliki salah satu program non aplikasi yang bernama Pusaka Makassar, yang menjadi salah satu implementasi guna merangkum ketiga tupoksi tersebut, terutama untuk mengamankan. Dinas Pertanahan bertugas melakukan berbagai kegiatan dengan tujuan bisa mengamankan lahan dengan menerbitkan sertifikat untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan,” jelas Ahmad Namsum.
Kembalikan Fungsi Awal
Menurut Ahmad Namsum, ada tiga konsep untuk mempertahankan alas hak aset pemkot. Yang pertama adalah harus mengembalikan fungsi awalnya. ”Seperti jika ada jalanan yang diserobot, inilah yang harus dikembalikan ke fungsinya. Karena itulah Dinas Pertanahan mendesain satu program inovasi namanya PUSAKAMakassar, yang berarti pengembalian fungsi lahan di Kota Makassar,” terang Ahmad Namsum.
”Salah satu target dari Bapak Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, yakni bagaimana memperbanyak alas hak di aset pemkot dengan melakukan langkah-langkah strategis, seperti membuktikan legalitas aset. Kami juga fokus melakukan proses sertifikat aset. Saat ini yang tercatat dalam aset pemerintah kota 5.000 lebih, dan masih ada sisa kurang lebih 4.000,” sambungnya.
Lebih jauh dijelaskan Ahmad Namsum, Dinas Pertanahan mulai melakukan pensertifikatan aset sejak tahun 2017. Yang sudah diverifikasi di bidang pertahanan baru 38 lahan. Jadi kurang lebih lima tahun hanya 38 yang tersertifikat.
“Di tahun pertama diberi amanah, saya pasang target. Seperti melakukan proses sertifikat untuk 80 bidang lahan. Memang sekarang sudah akhir tahun, tapi kami optimis bahwa target 80-an ini bisa terealisasi. Karena sampai hari ini yang sudah ada di tangan kami sertifikat yang sudah terbit adalah sekitar 40-an,” jelasnya.
Bahkan lahan yang paling vital, jelas mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar ini, yakni lokasi pembangunan Sport Center dan sirkuit di Untia dan Losari. Keduanya sudah disertifikatkan. Tinggal Lapangan Karebosi.
“Kami akan bekerja untuk memaksimalkan tahun depan, yakni fokus mengejar aset dan melakukan sertifikat. Kami sangat berharap dukungan penuh dari masyarakat kota Makassar. Tahun ini banyak objek-objek vital yang sangat penting dan langsung disertifikatkan. Sport Center dan sirkuit itu adalah program Bapak Wali Kota, hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Makassar. Alhamdulillah sudah terbit sertifikatnya dan mudah-mudahan dengan petunjuk Allah, saat ini yang berkasnya sudah ada di BPN Kota Makassar yakni Lapangan Karebosi bisa juga disertifikatkan,” tandasnya.
Pejabat dengan latar belakang guru ini, mengaku bahwa apa yang telah dicapai merupakan kerja bersama dengan tim di Dinas Pertanahan. Tetapi pada intinya bagaimana seorang kepala dinas menjadi penggerak.
“Alhamdulillah, ini sudah progres dan sangat luar biasa kerja sama tampilan kualitas kerja dari Pertanahan. Tahun depan kami akan mengejar target pencapaian sertifikat, serta mempertahankannya dan mengembalikan sesuai fungsinya. Termasuk aset di lorong wisata, kami sudah pasangi sekitar 80 papan bicara sebagai simbol bahwa ini adalah sebagai bagian dari aset pemerintah kota untuk digunakan oleh masyarakat,” bebernya.
Selain itu, untuk meningkatkan atau mempercepat pensertifikatan lahan yang sudah ada, Dinas Pertanahan akan berupaya menguatkan kelembagaan. (*-pkl2/war)