TAKALAR, BKM–Politisi Partai Golkar Sulsel Fachruddin Rangga masih melakukan reses di Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Senin (21/11).
Rangga reses tepatnya di Desa Tompotana dan merupakan titik ketiga pada masa sidang pertama Tahun 2022/2023.
Pelaksanaan reses sengaja memilih kepulauan Tanakeke karena wilayah tersebut kurang tersentuh perhatian dari pemerintah, padahal sejatinya tidak boleh ada perlakuan diskriminarif terhadap masyarakat kepulauan, terlebih soal pemerataan pembangunan dan menekan angka kesenjangan. Walau kondisi cuaca hujan dan sedikit ekstrim, namun tidak menyurutkan keinginan Rangga untuk melaksanakan kegiatan reses di kepulauan Tanakeke.
Rangga mengatakan walaupun cuaca agak mengganggu, namun antusias masyarakat untuk datang menghadiri dan mengikuti reses tidak begitu terganggu apalagi kegiatan ini dianggap penting untuk diikuti sebagai wadah penyalur aspirasi dan menyampaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat termasuk sangat tepat untuk menyampaikan harapan dan kondisi yang dialami, “Karena diyakini bahwa aspirasi akan diteruskan ketingkatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena nya masyarakat jangan ada rasa sungkan dan ragu untuk mengungkapkan keluh kesah dan berbicara dalam kesempatan seperti ini,”ujar Rangga.
Anggota DPRD Sulsel ini lebih jauh menjelaskan bahwa reses ini adalah wadah untuk mendengar aspirasi masyarakat terhadap kondisi yang ada kepada perwakilan masyarakat di lembaga DPRD, “Dan reses ini sangat tepat dan penting untuk di hadiri, karena informasi dan permasalahan yang timbul ditengah masyarakat dapat tersalurkan,”jelasnya.
Lebih lanjut Rangga menjelaskan yang berkembang di dalam kesempatan berdialog dengan masyarakat pada suasana reses ini dominan kebutuhan dan usulan masyarakat adalah alat tangkap dan bibit rumput laut dan tali untuk bentangan budidaya rumput laut, mesin kapal, dan jalan penghubung desa maupun kebutuhan fasilitas desa lainnya, masyarakat juga mengharapkan pemerintah provinsi sulawesi selatan dapat memberi perhatian terhadap kelompok ibu ibu nelayan diataranya bantuan modal usaha ekonomi.
Lebih jauh Rangga mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dihimpun menjadi satu bagian dengan dititik pelaksanaaan reses sebelumnya, dan akan diperjuangkan menjadi usulan kegiatan prioritas dalam pembahasaan APBD pokok 2024 dan APBD Perubahan 2023 kuncinya. (rif)
