MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali mengusulkan belanja medical check up sekertariat DPR Makassar sebesar Rp 500 Juta di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pokok 2023.
Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, Muh Dahyal mengatakan, beberapa kali dilakukan proses tender untuk belanja medical check up yang dimulai sejak Maret 2021. Bahkan sekertariat DPRD Makassar kembali menggangarkan untuk medical checkup anggota dewan sebesar Rp500 juta di APBD 2023.
“Insyaallah anggaran MCU kembali kita usulkan di APBD Pokok 2023 sebesar Rp500 juta. Kita punya 50 anggota dewan yang tiap dewannya dianggarkan sebesar Rp10 juta,” ungkapnya saat dikonfirmasi di DPRD Makassar, Selasa (22/11).
Lanjutnya bahwa, proses tender untuk belanja medical check up beberapa kali dilelang di LPSE terjadi gagal tender dikarenakan ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan. Bahkan dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.
Apalagi sejak dianggarkan program MCU DPRD Makassar, beberapa dewan enggan memakai fasilitas tersebut. Padahal anggarannya tidak tanggung-tanggung, dewan bakal mendapatkan MCU seperti cek darah, CT Scan, radiologi MRI, dan tes kesehatan lainnya.
“Belum kita tahu dan lakukan evaluasi apakah MCU ini memang diperlukan. Karena ini masih bulan November siapa tahu masih ada yang mau MCU, karena ada beberapa juga tidak mau,” katanya.
Program tersebut, jelas Dahyal, dirasa perlu diberikan menginggat setiap anggota dewan harus dijaga kesehatan. Itu, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif anggota DPRD.
“Kan tidak ada pemaksaan, jika dewan mau pakai MCU ini kita akan bayarkan, tidak juga tidak apa-apa. Baru keluar anggarannya kalau dipakai,” bebernya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar Wahab Tahir mengaku, jika pemeriksaan atau MCU untuk anggota DPRD sebenarnya bertujuan agaranggota dewan yang melaksanakan tugasnya tetap merasa sehat. Meskipun fasilitas itu tidak digunakan oleh para anggota dewan.
“Mungkin tujuannya biar kita para anggota dewan ini sehat. Tujuannya agar kita tahu kondisi teman-teman dewan yang lain. Kalau mau pakai silahkan, ,” akunya.
Diketahui, berdasarkan data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar. Proses tender sejak Maret dan Mei 2022 Belanja MCU sudah gagal tender dan peserta yang ikut tidak memenuhi dokumen dan tidak ada nama yang ditampilkan. (ita)
