MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar akan mengumumkan pemenang tender Pengelolaan Sampah Berbasis Energi Listrik (PSEL) pada April 2023 mendatang.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Aryati Puspasari Abadi, mengatakan bahwa saat ini proses tender sudah memasuki tahapan pra kualifikasi. Sebanyak 36 calon investor yang sudah mendaftar, bakal dievaluasi kelengkapan dokumennya.
Dari 36 perusahaan calon investor itu, sebanyak 12 perusahaan adalah perusahaan murni asing, 7 perusahaan modal asing, dan ada 17 perusahaan modal dalam negeri atau PMDN.
Setelah itu, panitia akan merilis daftar perusahaan yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk kemudian berlanjut ke proses selanjutnya.
Puspa menjelaskan, jika tak ada hambatan, penetapan pemenang tender sudah bisa dilihat pada April 2023 mendatang. “Kalau tidak ada halangan, di bulan April 2023, kami sudah punya calon investor yang terpilih,” jelasnya.
Pascapenetapan pemenang ini, masih ada tahapan bagi investor yang ditunjuk untuk melakukan feasibility study atau study kelayakan mereka dalam memastikan apa saja yang mereka akan lakukan.
Setelah itu, masih ada proses koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kerja sama dan jaminan pembelian listrik bersama PLN, termasuk tipping fee.
Adapun kebutuhan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS), kata dia, juga akan ditinjau. Pemkot diketahui sudah mengalokasikan anggaran tersendiri yang besarannya mencapai Rp96,4 milliar pertahun.
“Jadi nanti kelihatan ketika investor mengajukan, berapa yang harus ditutup oleh pemerintah pusat, karena ini kombinasi juga dengan pusat,” jelasnya.
Sementara itu, untuk pengerjaan fisiknya bergantung pada pengurusan kelengkapan dokumen dari pemenang tender. Sebab ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, seperti dokumen perizinan, AMDAL, pembicaraan dengan PLN, termasuk hasil feasibility study.
“Pemerintah pusat dan daerah memang harus berikan kemudahan. Karena itu proyek strategis nasional,” bebernya.
Dia juga membeberkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para calon investor yang sudah tercantum dalam kerangka acuan kerja (KAK). Di antaranya perusahaan memiliki kesanggupan keuangan, memiliki teknologi terbaru yang ramah lingkungan, dan sudah pernah mengelola satu proyek PSEL atau semacamnya, baik di Indonesia maupun luar negeri.
“Jadi memang yang serius, memang yang punya modal, dan punya kemampuan teknologi dan pengalaman karena ini proyek kisarannya nilainya di angka Rp3,5 triliun,” paparnya.
Sekretaris Daerah Kota Makassar, M. Ansar menilai jika proses tender PSEL ini cukup progresif. Kendati diakui sempat lamban di awal, pemerintah pusat disebut akan menjadikan Makassar sebagai daerah percontohan terhadap dua daerah lainnya yaitu Sulawesi Utara dan Semarang.
“Kita dapat apresiasi, ada tiga daerah yang bermasalah, seperti di Semarang, Sultra juga agak lambat, mereka diminta lihat ke Makassar,” tuturnya.
Meski Semarang lebih dulu merencanakan PSEL ini, dia menyatakan jika Makassar bisa menyusul dan sampai saat ini masih berproses sesuai dengan jadwal. “Memang kami lambat start, tetapi kami jalan setelah ditentukan dan lancar,” pungkasnya. (rhm)
