MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Makassar telah menyetujui Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2023. Besarannya mencapai Rp5,6 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Kota Makassar, kecamatan, hingga kelurahan.
Dari 51 OPD yang ada, tercatat Dinas Pendidikan mendapat alokasi anggaran paling tinggi tahun depan. Anggarannya mencapai Rp1,075 triliun. Dibanding tahun ini, anggaran Dinas Pendidikan tercatat sebesar Rp1,062 triliun, atau mengalami kenaikan sekitar Rp14 miliar.
Selain untuk belanja pegawai, alokasi anggaran di Dinas Pendidikan juga diperuntukkan bagi pelaksanaan sejumlah program strategis Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi. Di antaranya sekolah terintegrasi yang gagal dieksekusi tahun ini.
Serta pembangunan PAUD di lima kecamatan di antaranya Kecamatan Mariso, Tamalate, Rappocini, Manggala, dan Biringkanaya.
OPD lain yang mendapat porsi anggaran terbesar adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU). Tahun depan, kucuran APBD untuk instansi tersebut sebesar Rp899,2 miliar. Selanjutnya Dinas Kesehatan sebanyak Rp608 miliar dari 589,6 alokasi APBD di 2022.
Sementara itu, Dinas Pertanahan tercatat menerima alokasi APBD yang paling kecil untuk tahun ini, yakni hanya sebesar Rp12,9 miliar. Anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2 miliar dibanding tahun 2022 ini yang mencapai Rp15,7 miliar. Padahal, jika dibanding dengan kerja-kerja Dinas Pertanahan selama ini cukup berat, anggaran yang dinilai tidak sebanding.
OPD lain dengan anggaran terendah adalah Dinas Perpustakaan Rp10,5 miliar. Anggaran tersebut mengalami kenaikan Rp600 juta. Anggarannya pada tahun 2022 senilai Rp9,8 miliar.
Wali Kota Makassar Danny Pomanto menegaskan akan mengawal program-program yang akan dijalankan tahun depan. Hal itu dilakukan untuk menghindari rendahnya penyerapan anggaran seperti yang terjadi tahun ini. Apalagi, memasuki tahun ketiga kepemimpinannya, program strategis yang menjadi visi misi pasangan Danny-Fatma belum tereksekusi dengan baik.
“Saya akan langsung mengawal supaya semua yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Desember ini, seluruh kegiatan sudah harus memasuki proses tender dini,” ungkapnya.
Menurutnya, jika semua proyek ditender di Desember, maka September 2023 mendatang sudah bisa rampung.
Salah satu OPD dengan tingkat penyerapan anggaran paling minim tahun ini adalah Dinas Pekerjaan Umum. Tercatat hingga awal Desember, realisasi anggaran belum mencapai 50 persen.
Kepala Bidang Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kita Makassar Hajar Aswad menyampaikan, Dinas PU sedang melakukan perampungan beberapa dokumen proyek strategis yang akan ditender dini. Misalnya pembangunan gedung PKK dan rehabilitasi heritage Balai Kota Makassar. “Persiapan dokumen, bulan ini kita target masuk di LPSE,” sebutnya
Bahkan, pembagunan Makassar Government Center (MGC) sudah tayang di LPSE sejak 1 Desember lalu. Proyek senilai Rp200 miliar ini diprediksi selesai hingga akhir tahun 2023 dengan jangka waktu pengerjaan 11 bulan.
Sementara itu, Kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin yang memimpin instansi dengan alokasi anggaran terbesar tahun depan, mengemukakan pagu anggaran terbesar ada di belanja pegawai. “Total alokasi untuk belanja pegawai hampir mencapai Rp700 miliar lebih. Misalnya untuk gaji dan tunjangan guru,” ungkapnya.
Selain itu, ada beberapa proyek srategis Pemkot Makassar di bidang pendidikan yang akan dijalankan. Seperti pembangunan sekolah PAUD. Rencananya, ada lima sekolah PAUD yang akan dibangun oleh Dinas Pendidikan tahun 2023 mendatang. “Kami ada pembangunan PAUD negeri di lima kecamatan. Itu program strategis Pak Wali,” ujarnya.
Dua di antaranya, lanjut Muhyiddin, merupakan sekolah terintegrasi. Sekolah terintegrasi merupakan sekolah satu atap, di mana anak bisa menyelesaikan PAUD dan SD di lokasi atau bangunan sekolah yang sama. Sekolah terintegrasi akan ditempatkan di Kecamatan Biringkanaya dan Rappocini. Dalam waktu dekat, dua proyek tersebut akan diusulkan dokumen lelangnya untuk tender dini.
“Di Rappocini dan di Mariso akan tender segera. Sementara proses dokumen untuk tender dini,” ungkapnya.
Tiga proyek sisanya akan diusulkan berkasnya awal tahun mendatang. Satu sekolah, lanjut Muhyiddin, dianggarkan Rp7,1 miliar. Sehingga total APBD yang dibutuhkan untuk pembangunan lima gedung PAUD tersebut sebesar Rp35 miliar lebih.
“Itu di luar perencanaan. Karena perencanaan sudah kita lakukan tahun ini, masuk di APBD Pokok 2022,” pungkasnya.
Rencananya, Pemkot Makassar akan merealisasikan18 program strategis wali kota dan wakil wali kota pada tahun depan. Program strategis tersebut di antaranya revitalisasi lapangan Karebosi, pembangunan Kanrerong di Jalan RA Kartini dan Jalan Nikel. Smart Panyingkulu, gedung PKK Makassar (Women Centre), Makassar Government Centre (mall pelayanan publik).
Kemudian Japparate (investasi), pembangunan gedung PADU, taman kota, renovasi heritage Balai Kota Makassar. Penataan Rujab Walikota Makassar, Makassar Cor City Arena (Macca), serta sirkuit balap hingga rehabilitasi pasar. (rhm)
Alokasi APBD Pemkot 2023
1. Dinas Pendidikan Rp1.075.521.945.000
2. Dinas Kesehatan Rp 608.043.806.000
3. Dinas Pekerjaan Umum Rp997.040.961.700
4. Dinas Penataan Ruang Rp34.310.161.000
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp64.061.054.000
6. Satuan Polisi Pamong Praja Rp37.676.024.000
7. Dinas Pemadam Kebakaran Rp53.300.929.000
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp27.830.034.000
9. Dinas Sosial Rp24.861.228.000
10. Dinas Ketenagakerjaan Rp18.513.048.000
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp16.898.649.000
12. Dinas Ketahanan Pangan Rp28.613.404.000
13. Dinas Pertanahan Rp12.992.301.000
14. Dinas Lingkungan Hidup Rp116.553.618.000
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp24.513.771.000
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp37.171.822.000
17. Dinas Perhubungan Rp172.030.422.000
18. Dinas Komunikasi dan Informatika Rp123.448.730.000
19.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp67.990.742.000
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp20.569.060.000
21. Dinas Pemuda dan Olahraga Rp300.597.081.000
22. Dinas Kebudayaan Rp36.116.066.000
23. Dinas Perpustakaan Rp10.588.016.000
24. Dinas Kearsipan Rp7.566.939.000
25. Dinas Perikanan dan Pertanian Rp41.039.497.000
26. Dinas Pariwisata Rp73.695.644.000
27. Dinas Perdagangan Rp50.886.287.000
28. Sekretariat Daerah Rp355.577.946.000
29. Sekretariat DPRD Rp190.365.775.000
30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp41.456.044.000
31. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp85.641.928.000
32. Badan Pendapatan Daerah Rp134.429.203.000
33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp26.864.559.000
34. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp20.513.670.000
35. Inspektorat Daerah Rp27.322.759.000
36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp30.504.849.000.
Untuk Kecamatan:
1. Kecamatan Bontoala Rp43.660.596.000
2.Kecamatan Makassar Rp54.878.896.000
3. Kecamatan Mamajang Rp44.207.195.000
4.Kecamatan Manggala Rp43.857.760.000
5. Kecamatan Mariso Rp39.205.481.000
6. Kecamatan Panakkukang Rp59.383.547.000
7. Kecamatan Rappocini Rp57.143.086.000
8. Kecamatan Tallo Rp50.882.013.000
9. Kecamatan Tamalanrea Rp42.351.554.000
10. Kecamatan Tamalate Rp57.719.045.000
11. Kecamatan Ujung Pandang Rp44.564.542.000
12. Kecamatan Ujung Tanah Rp33.600.132.000
13. Kecamatan Wajo Rp31.740.845.000
14. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Rp13.368.649.000
15. Kecamatan Biringkanaya Rp54.706.334.000