GOWA, BKM — Sebanyak 119 orang pejabat fungsional dalam lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa mengikuti bimbingan teknik (bimtek) penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Bimtek ini dibuka Wakil Bupati (Wabup) Gowa, Abd Rauf Malaganni, Selasa (13/12), di Baruga Karaeng Galesong, kantor bupati Gowa.
Dihadapan ratusan pejabat fungsional tersebut, Wabup Rauf mengatakan, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional tersebut, mengikuti amanat dari Presiden Republik Indonesia dalam pidato kenegaraan pada tahun 2019. Kemudian diimplementasikan dengan peraturan Menpan RB Nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
”Reformasi birokrasi merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengubah orientasi pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik sehingga dapat menjalankan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, responsif, inovatif, kreatif, kompetitif, transparan dan akuntabel,” kata Rauf didampingi Sekretaris Kabupaten Gowa, Kamsina.
Rauf mengatakan, dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan memberikan pelayanan terbaik akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu, penguatan aparat sipil negara sebagai ujung tombak pelayanan publik harus terus-menerus dilakukan. Sehingga dapat merefleksikan kembali semangat reformasi birokrasi.
Wabup Gowa pun berharap agar seluruh peserta yang jumlahnya 119 pejabat fungsional dari SKPD lingkup Pemkab Gowa dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. Sehingga mampu mengetahui tugas dan mekanisme kerja masing-masing.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gowa, Zubair Usman, menjelaskan, kegiatan ini untuk memberikan pemahaman sistem kerja instansi dan tata cara pelaksanaan tugas serta memahami mekanisme terkait sistem kerja.
”Sasarannya adalah untuk mewujudkan perubahan pola kerja dan kemampuan ASN Pemkab Gowa dalam menyusun angka kredit yang akan digunakan untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan. Para peserta nantinya akan menjadi narainfo dalam perhitungan angka kredit di SKPD masing-masing,” jelas Zubair. (sar)
