MAKASSAR, BKM–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengirim hasil verifikasi faktual (Verfak) partai politik (Parpol) non parlemen yang diduga bermasalah ke KPU RI, meski rapat pleno saat penetapannya masih terus disoal.
Sebelumnya, Anggota KPU Sulsel, Misna M Attas meminta dilakukan pleno ulang, namun opsi tersebut nampaknya tak diindahkan oleh KPU Sulsel.
Pasalnya saat rapat pleno penetapan hasil Verfak Parpol non parlemen pada tidak kuorum. Hanya tiga dari tujuh komisioner KPU Sulsel yang hadir. Itupun dilaksanakan secara cepat.
Ketiga komisioner yang hadir adalah Ketua Faisal Amir, Upi Hastuti dan Asram Jaya. Misna dan Syarifuddin Jurdi sedang izin salat. Sementara Uslimin dan Fatmawati sedang di luar daerah.
Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir membantah bila hasil Verfak yang ditetapkan diubah. Dia menyebut hasil yang ditetapkan dalam pleno adalah yang dicetak dari Sipol.
“Iya (tidak benar ada manipulasi). Tidak ada pleno ulang, hasil sudah di Jakarta,”ujar Faisal Amir, Rabu (14/12).
Faisal mengemukakan bila verifikasi tersebut telah berproses dari bawah yakni KPU kabupaten dan kota.
“Kalau kami sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan,” sebutnya.
Anggota KPU Sulsel lainnya, Asram Jaya yang dikonfirmasi enggan berkomentar soal alasan tak dilakukan pleno ulang.
“Saya membisu dulu kalau soal ini, masalahnya internal,” singkatnya.
Asram juga enggan membeberkan data hasil pleno yang ditetapkan. Pasalnya, pengumuman akan dilakukan oleh KPU RI. Pihaknya tidak berhak menentukan mana parpol lolos dan tidak sebagai peserta pemilu.
Dugaan manipulasi data Verfak Parpol non parlemen, terendus oleh sejumlah lembaga pemerhati pemilu setelah pleno terbuka yang dilakukan tertutup. Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) bahkan menduga ada yang tidak lazim.
“Kami mempertanyakan pengesahan dan penetapan sembilan Parpol non parlemen apakah sudah benar karena ini menimbulkan kecurigaan. Data yang kami himpun diduga berbeda data hasil verifikasi faktual oleh KPU Sulsel yang sudah di pleno kan,” ucap Perwakilan Jaringan OMS Sulsel, Samsang Syamsir.
Anggota Bawaslu Sulsel, Asradi berharap KPU Sulsel dan daerah proaktif melaporkan jika ada kejanggalan. Apalagi mencuat adanya perbedaan data antara KPU kabupaten/kota dengan yang diplenokan di provinsi.
“Kemarin ada dualisme saya lihat dan disanggah sendiri oleh komisioner KPU, makanya saya minta mereka untuk melaporkan, kalau ada memang perbedaan data,” imbuhnya.
Terkait dugaan adanya Parpol yang tidak memenuhi syarat (TMS) sengaja diloloskan, Asradi belum berani angkat suara sebelum menerima hasil rekapitulasi KPU. Nanti setelah ada hasil rekapitulasi dari KPU yang ditandatangani, baru pihaknya bisa menilai berdasarkan berita acara tersebut.
“Kami sementara melakukan penelusuran, mencocokkan data KPU dan data kami. Kami sudah mengkutu-kutui (data kami) dan mencocokkan dari KPU. Dan tentunya kami menunggu berita acara KPU. Karena itu yang resmi,” jelasnya. (jun/rif)
