WAJO, BKM — Bupati Wajo, Amran Mahmud didampingi Sekkab Armayani menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Rizal Suhaili di ruang rapat pimpinan Kantor Bupati Wajo, Selasa (20/12).
Kunjungan kerja Kepala Perwakilan BPKP Prov Sulsel ini selain bersilaturrahmi, juga untuk menyampaikan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Prov Sulsel pada Kabupaten Wajo tahun 2022.
Amran menjelaskan Pemkab Wajo bekerjasama BPKP Sulsel sejak tahun 2005-2006 terkait pengelolaan keuangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) lingkup Pemkab Wajo.
“Alhamdulillah berkat bimbingan dan atensi dari BPKP provinsi Sulsel, Wajo sudah 9 kali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap Amran.
Angka Sistem Pengendalian Intern (SPI) tertinggi di Sulsel untuk tahun 2022 yaitu dengan nilai 79,72. “Tentunya capaian ini, karena upaya kita yang terus berbenah. Kami juga apresiasi atas pendampingan dari Perwakilan BPKP Sulsel selama ini,” ujarnya.
Dia mengharapkan kepada BPKP Sulsel agar ada pendampingan lebih intens dan ada atensi yang perlu menjadi perhatian dari Pemkab Wajo dengan harapan sistem pengelolaan keuangan lebih baik kedepannya.
”Agar ada solusi untuk hal-hal atau temuan yang sudah lama dan sudah tidak memiliki jalan untuk penyelesaian, agar tidak bisa lagi selalu masuk dalam laporan. “Kita harapkan bimbingan dari BPKP agar ada solusi terkait dengan itu,” harapnya.
Sementara Ketua BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel Rizal Suhaili menyampaikan apresiasi atas penyambutan dari Pemkab Wajo. “Saya juga mengapresiasi Pemkab Wajo yang sudah meraih predikat WTP 9 kali. Bahkan tujuh kali secara berturut-turut. Raihan WTP ini sebagai bentuk keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.
Rizal menjelaskan BPKP hadir untuk bagaimana memastikan tata kelola keuangan dan pembangunan di daerah. Kasus korupsi yang sering terjadi di wilayah Sulsel adakah, kasus dana desa, kasus Pengadaan Barang dan Jasa, kasus Dana Alokasi Khusus (DAK), kasus Perbankan (BUMN/BUMD), kasus Dana Hibah dan kasus pembebasan tanah.
“Kita berharap kepada Bupati menginstruksikan seluruh Kepala OPD dan Kepala Desa se-Kabupaten Wajo menggaungkan budaya anti korupsi di masing-masing lingkungan OPD dan Desa,” ucapnya.
Rizal juga meminta agar senantiasa menjaga integritas dan kualitas kerja agar terhindar dari perilaku menyimpang. Selain itu, bekerja secara kolaboratif dan sinergi antara OPD untuk membangun Kabupaten Wajo yang lebih baik.
“Khusus untuk Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten agar bekerja sama dalam memperbaiki tata kelola dana desa, memberikan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa serta mengawal perencanaan dan pelaksanaan dana desa agar sehingga tujuan pembangunan infrastruktur pedesaan dapat terwujud,” pungkasnya. (ono/C)
