MAKASSAR, BKM — Hingga saat ini angka kasus anak stunting di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi. Ada sejumlah indikator yang menyebabkan hal itu. Salah satunya, masih banyak keluarga belum memiliki jamban yang layak di rumahnya.
”Contoh kasusnya, ada yang sudah diintervensi, sudah dibangunkan jamban, tetapi karena budaya yang ada di situ, misalnya tinggal di pinggir laut, mereka senang. Karena tidak perlu lagi mengambil air. Langsung saja duduk di atas air,” ungkap Kepala BKKBN Sulsel Andi Ritamariani dalam Forum Koordinasi Jurnalis yang dilaksanakan di Kantor BKKBN Sulsel Jalan AP Petta Rani, Senin (26/12).
Kepada wartawan yang hadir dalam kegiatan ini, Andi Rita berharap agar tidak bosan memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebab akan berbahaya jika warga memiliki jamban namun tidak mempunyai septik tank yang standar.
”Itu salah satu pengaruh mindset mereka dengan pola hidup yang lebih banyak BAB di laut atau sungai, karena menganggap lebih mudah. Inilah hal-hal yang harus dikaji lebih jauh. Pengaruh besarnya yaitu sensitif spesifik. Kalau sensitif 70 persen berpengaruh, sedangkan yang 30 persen itu adalah spesifik yang intervensi kesehatan. Contohnya pada masyarakat yang tidak mampu mengakses air bersih,” kata Andi Rita.
Faktor lain yang memicu terjadinya stunting, lanjut Andi Rita, yakni menikah terlalu tua, terlalu muda dan jarak anak terlalu dekat, sehingga orang tua kadang mengabaikan untuk mengurus anaknya. Saat ini pihaknya sedang melakukan audit terhadap penemuan indikator tersebut.
Diakui Andi Rita, di Sulsel terdapat keluarga dengan kasus stunting yang membutuhkan bantuan. Karena itu, telah disalurkan bantuan berupa telur kepada mereka. Bantuan tersebut diperoleh dari mitra BKKBN yang memiliki kepedulian dalam upaya percepatan penurunan stunting.
”Sebanyak 7.300 rak telur bantuan sudah disalurkan di wilayah Makassar untuk tahap pertama. Pada tahap kedua ada 7500 rak yang dibagikan di daerah Gowa, Takalar, dan Jeneponto,” terang Andi Rita.
Diakui Andi Rita, penyebaran informasi pelaksanaan program Bangga Kencana sekaligus aksi percepatan stunting sangat penting. “Diperlukan upaya-upaya nyata yang berdampak pada penurunan stunting. Dari hasil pendataan keluarga 2021, kami menyediakan data keluarga berisiko stunting, lengkap dengan verifikasi dan validasinya setiap tahun,” jelasnya.
Untuk percepatan penurunan stunting di Sulsel, menurut Andi Rita, dilakukan dengan sejumlah upaya. Seperti, pembentukan Tim Percepatan Penurunan Sstunting (TTPS) di setiap wilayah. Pembentukan satgas percepatan penurunan stunting, masing-pelaksanaan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat konvergensi dalam percepatan penurunan stunting, serta pelaksanaan Rencana Aksi Nasional melalui pendekatan keluarga berisiko melalui kegiatan prioritas.
Dijelaskan Andi Rita, pemerintah telah menetapkan stunting sebagai program prioritas nasional dan BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Untuk itu, BKKBN menggunakan pendekatan keluarga berfokus pada pencegahan lahir dan terjadinya stunting baru dari hulu. Caranya, dengan melakukan pendampingan kepada keluarga yang berisiko melahirkan anak-anak stunting, dengan prioritas pendampingan kepada remaja calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, ibu pascasalin dan anak usia 0-59 bulan.
Selain itu, BKKBN juga menyediakan data keluarga berisko stunting dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21) yang diiringi dengan verifikasi dan validasi setiap tahunnya. Data by name by address tersebut menjadi pegangan Tim Pendamping Keluarga (TPK) terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB yang berjumlah 20.046 orang atau 6.682 TPK dalam melaksanakan fungsi pendampingan kepada kelompok sasaran
Sementara dalam upaya pencapaian indikator RPJMN dan Proyek Prioritas Pembangunan Nasional, BKKBN berkomitmen melaksanakan kegiatan yang mendukung Pro PN. Yakni, Faskes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon). Termasuk Alokon KBPP serta pencatatan dan pelaporan alokon di Faskes.
PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu. Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia. Kampung KB Percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKA).
Rumah Data Kependudukan Paripurna yang difasilitasi di Kampung KB Percontohan. Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK. Serta intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). (pkl1/rus)