SOPPENG, BKM — Pemkab Soppeng menggelar rapat koordinasi lintas sektoral upaya penanganan darurat bencana banjir dalam rangka meminimalisir dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Soppeng di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Jumat (13/1). Rapat dipandu Sekkab dan dihadiri Wabup Soppeng. Wabup Soppeng, HLutfi Halide mengatakan bahwa dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulsel, 20 kabupaten/kota diantaranya dinyatakan darurat bencana. Sesuai dengan data yang ada, Kabupaten Soppeng ada 7.676 KK terdampak bencana banjir dengan 25.677 jiwa, meliputi Kecamatan Marioriawa, Donri-donri, Lalabata, Ganra, Lilirilau, Citta, Marioriwawo dan Liliriaja.
Darurat bencana dinyatakan akan berakhir 13 Januari 2023. Olehnya itu di forum ini perlu kita diskusikan bersama. Karena berdasarkan hasil pertemuan beberapa waktu lalu di Makassar bersama dengan Kepala Badan penanggulangan Bencana Nasional menyampaikan tidak ada daerah di Indonesia yang bisa menangani sendiri bencana.
”Jangan karena kita ketakutan bekerja masyarakat kita yang korban, bencana itu tidak boleh ditunda-tunda, begitu ada kejadian langsung action di lapangan,” tegas Wabup.
Kapolres Soppeng AKBP H Muhammad Yusuf Usman mengatakan bagaimana dan apa yang harus diperbuat ketika daerah sudah ditetapkan sebagai salah satu lokasi rawan bencana.
Terkait dengan penanggulangan bencana pengalaman di setiap daerah dibuatkan Satgas kecil unit kerja lapangan (UKL) yang terdiri dari tiga pilar ada Babinsa, Babinkamtibmas ada Pak Kadesa sebagai motornya dibawah yang akan melakukan atau menginformasikan ketika akan kejadian.
Mewakili Dandim 1423/Soppeng, Pasandi Kodim 1423/Soppeng Letda (Inf) Endang Hermana mengatakan untuk bencana banjir rata-rata di daerah adalah banjir kiriman kalau bukan kiriman, air yang mandek.
Untuk masalah koordinasi para Babinsa, Bhabinkamtibas dengan Kades dan lurah mereka tetap standby, apapun yang terjadi di wilayahnya pasti dilaporkan dengan mekanisme yang ada mungkin dalam laporan kecamatan atau laporan ke Danramilnya.
”Kami di Kodim sudah ada perahu dan bisa digunakan kapanpun ada bencana banjir di Soppeng. Personelnya sudah ada dan sudah siap, jadi kami bisa bergerak bersama BPBD Damkar,” jelas Endang.
Kepada para Kades dan lurah agar disampaikan ke warganya apabila curah hujan tinggi dimohon jangan ke kebun dulu atau ke ladang apalagi yang melewati sungai-sungai besar.
”Alhamdulillah hingga kini kami telah melaksanakan beberapa kali latihan penanggulangan bencana menggunakan Waduk Ompo. Untuk melaksanakan itu dan ini rutin dilaksanakan latihannya. Bagaimana mengevakuasi masyarakat yang hanyut atau misalnya mengevakuasi rumah yang terkepung air,” tambahnya.
Sementara Kajari Soppeng, Mas’ud mengungkapkan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya daerah, bukan hanya negara yang harus hadir tetapi kita semua. (ono/C)