MAKASSAR, BKM — Padatnya kendaraan yang melintas di Jembatan Barombong membuat kemacetan tidak dapat dihindarkan.
Sebenarnya Dinas Perhubungan Kota Makassar di era Kepala Dinas Iman Hub sudah menerapkan rekayasa jalan di daerah tersebut. Namun mendapat protes dari warga karena kurang efektif.
Salah satu cara untuk memecah kemacetan di Jembatan Barombong yang dinilai efektif adalah dengan membangun satu jembatan baru lagi. Sehingga nantinya setiap jembatan hanya bisa dilewati untuk satu jalur kendaraan.
Namun sayang, anggaran yang harus disiapkan untuk membangun jembatan baru cukup besar. APBD Kota Makassar tidak sanggup menopang anggarannya secara keseluruhan. Sehingga butuh campur tangan pemerintah pusat untuk mewujudkan rencana tersebut.
Pemkot Makassar pun sudah merancang Detail Engineering Design (DED) untuk jembatan Barombong pada tahun 2022 lalu.
Namun belum mendapat respon positif dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum.
Untuk itu, Pemkot Makassar kembali bakal mengajukan lagi rancangan DED tahun 2023 ini.
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Noorhaq Alamsyah mengatakan DED untuk Jembatan Barombong tersebut bakal dibuat dan diajukan kembali ke 2023 ini.
Anggaran untuk membuat DED sekitar Rp1,5 miliar. Angka ini disebut naik dari tahun 2022 lalu yang anggarannya mencapai Rp500 juta. Kenaikan ini disebut sedikit lebih rasional dengan nilai proyek yang disebut-sebut mencapai Rp400 milliar.
Noorhaq mengatakan soal pengerjaan jembatan ini, pihaknya telah merencanakan dua opsi, yaitu dengan sistem kembar (twin) dan sistem bertingkat.
Pihaknya kata dia cukup mengharapkan pengerjaan yang lebih ramah dengan kantong pemerintah kota.
Sistem bertingkat dianggap lebih murah sebab tidak membutuhkan anggaran tambahan dari APBD dalam pembebasan lahan.
Apalagi pembebasan lahan ini cukup memakan waktu dan anggaran yang tidak sedikit. Dia khawatir pembangunan berpotensi molor.
“Karena pasti lama lagi pembebasan lahan,” jelasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Makassar, Suhaelsi Zubir mengatakan, setidaknya ada sebanyak 22 peserta yang mengikuti lelang DED ini yang tercatat pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), namun gagal terealisasi.
“Di ULP gagal, biasanya kalau bukan gagal tender, prosesnya yang lama,” Elsy sapaan akrabnya.
Dia mengatakan dokumen untuk lelang ini bakal diajukan dalam waktu dekat. Pun dia masih mengharapkan untuk fisiknya tetap di-support penuh oleh pusat.
Sebab pemerintah kota Makassar cukup kesulitan mengadakan pengerjaan dengan anggaran sebesar itu.
APBD disebut tidak mampu, apalagi jika mengacu pada pengerjaan pertama ini memang telah di-support penuh oleh pemerintah pusat.
“Kita juga sudah berkoordinasi dengan pusat, kita cuman tunggu update perencaan (desain) karena kan gagal lagi, semoga cepat insyallah, di awal-awal ini, Januari atau Februari,” tandasnya. (rhm)