MAKALE, BKM — Sikap Bupati Tator Theofilus Alorerung yang tak kunjung melantik para pejabat baru pascamerger enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menuai rekasi dari gedung wakil rakyat. Anggota dewan menyoroti lambanya pelantikan para pejabat tersebut. Anggota DPRD Tator Randan Sampe mengatakan pascamerger enam OPD dilanjutkan dengan lelang jabatan 11 OPD kini belum memiliki pejabat definitif. Sejak Desember 2022 lalu ada 26 pejabat mengikuti seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Tana Toraja untuk 11 jabatan.
Selain Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra, juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan , Dinas Kesehatan , Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, DPPKAD, dan Kantor Kesbangpol.
Randan Sampetoding saat ditemui BKM, Rabu (25/1) mengakui lambannya Bupati melantik pejabat defenitif berdampak kepada pelayanan dan pelaksanaan program tahun 2023.
Apalagi telah digabung enam OPD dengan sistim penggunaan anggaran baru membuat pelayanan lamban. Menurut Randan, Bupati terkesan melakukan pembiaran sehingga berdampak kepada pelayanan.
”Sebaiknya Bupati segera mengeksekusi siapa saja pejabat eselon dua dilantik, apalagi DPRD sudah menetapkan Perda Kelembagaan,” jelasnya.
Akibatnya penggabungan OPD belum jelas siapa kadisnya berdampak kepada Kadis maupun ASN lainnya malas berkantor. Beberapa OPD lengang dan kehadiran ASN pun hanya bisa dihitung jari. Kadis juga sudah acuh tak acuh dengan tugas lantaran kepastian status yang belum jelas. (gus).