MAKASSAR, BKM — Mutasi yang dilakukan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, Selasa (24/1), ternyata membuat sejumlah pejabat eselon III diparkir alias non job. Di antaranya Kepala Bagian ULP Andi Haris Hasnawi. Dia digantikan oleh Sybli Muhammad yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah.
Alasan Danny mengganti Kabag ULP karena kinerja yang bersangkutan selama memimpin OPD itu tidak maksimal. Banyak proyek yang gagal tender. Akibatnya, penyerapan anggaran pada 2022 lalu sangat rendah sehingga mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Selain itu, kata Danny saat ditemui di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Rabu (25/1), yang bersangkutan memang pernah meminta agar diganti. “Dia (Haris) pernah sampaikan sendiri minta untuk diganti. Jadi kita ganti agar semua lebih lancar. Kalau kita bekerja dengan ketakutan dan tidak tahu apa faktornya, itu susah,” ungkap Danny.
Selain itu, ada tiga sekretaris yang juga diparkir karena posisinya diisi pejabat lain. Masing-masing Abdul Jabbar yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup. Dia digantikan oleh Ferdy, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan.
Andi Zubaerah Hafid yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sosial. Dia digantikan oleh Armin Paera yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan.
Serta Irma Hadade yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan. Dia digantikan oleh drg Ita Isdiana Anwar yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Orang nomor satu Makassar itu mengaku memang ada pejabat yang non job karena pergeseran-pergeseran yang dilakukan. Namun Danny berjanji akan segera mencarikan posisi yang tepat bagi mereka.
“Jadi belum ada jabatannya nanti kita carikan. Sementara non job. Tetapi ini kan berputar. Jadi saya bilang sabar, nanti berikutnya,” jelas Danny.
Dia memperingatkan kepada seluruh pejabat jangan sekali-kali datang padanya untuk meminta jabatan. “Selama saya jadi wali kota insya Allah tidak ada beli dan sogok jabatan. Makanya, jabatan itu jangan diminta-minta. Saya paling jengkel ada yang datang terus bilang tolong ada yang kosong di situ. Yang begini saya pastikan justru turun dia. Karena sudah melecehkan pemerintahan dan kepemimpinan. Kerja baik saja,” ungkap Danny.
Dia menekankan, bagi yang belum kena giliran mutasi, termasuk yang baru saja dilantik, jangan lega dulu. Masih ada penilaian terkait Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Bagi kepala OPD yang memiliki kinerja terendah, maka yang bersangkutan akan mengikuti prosedur pemeriksaan di Inspektorat.
“Satu dua hari ini (pengumuman SKP). Kita lihat dulu suasananya. Yang pasti kalau SKP buruk akan diproses di Inspektorat. Jika diberi catatan untuk perbaiki kinerja tapi tidak ada perubahan, dapat SP kedua, ketiga langsung non job. Makanya, itumo dulu saya selesaikan,” tambah Danny.
Ada dua OPD yang saat ini terus menuai sorotan dari orang nomor satu Makassar itu. Yakni Dinas Perpustakaan serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Danny menilai banyak permasalahan yang terjadi di dua OPD itu. Menurutnya, dua OPD tersebut dikelola seperti kerajaan.
“Iya, masalah terus. Kita ini ingin memecahkan masalah bukan produksi masalah. Inilah kalau dikelola seperti kerajaan. Dia tongmi narasumbernya. Orang tidak dilibatkan. Dia tongmi urus keuangan dia sendiri. Jadi persoalannya dia sendiri. Orang angkat tangan. Tidak boleh begitu,” ungkap Danny.
Dia juga mengingatkan kepada para lurah untuk bersiap-siap karena akan banyak digeser-geser. Banyak lurah yang main-main dan memproduksi masalah. “Lurah agak banyak akan disegarkan karena banyak lurah patotoai. Disuruh bikin lorong wisata, main-main. Banyak lurah yang memproduksi masalah,” tandas Danny. (rhm)