PAREPARE, BKM–Politisi Partai Golkar Sulawesi Selatan selaku Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe (TP) kembali turun memantau kondisi terkini lokasi terdampak banjir, Rabu (8/2).
Lokasi yang dikunjungi TP bersama jajaran SKPD Pemkot Parepare termasuk TNI Polri adalah Kampung Tengah Galung (Tegal) I, Jalan Bukit Madani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Parepare. Lokasi ini salah satu yang terparah saat bencana banjir pada Rabu (1/2/2023) lalu.
Setelah melaporkan kondisi Kota Parepare pasca banjir ke Gubernur Sulsel, TP kini menyapa dan berinteraksi dengan masyarakat setempat.
Tak hanya itu, TP memeriksa posko bantuan. Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel itu memastikan ketersediaan makanan, obat-obatan dan vitamin untuk masyarakat aman.
Bahkan demi membantu masyarakat, TP sudah memerintahkan ASN lingkup Pemkot Parepare, untuk turun membersihkan lokasi terdampak termasuk permukiman warga dari sisa sampah dan material pasca banjir.
TP juga meminta jajarannya dalam sepekan ini fokus menangani dampak banjir dan memastikan warga terdampak tertangani baik. “Kami memang kerahkan semua ASN kami yang ada di semua instansi untuk bahu-membahu bergerak secara masif melakukan pembersihan pemukiman warga yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Bahkan bantuan dari TNI dan Polri juga memberikan dampak baik,” kata TP.
Tak hanya itu, TP juga meminta setiap SKPD tetap menyalurkan bantuan secara bertahap kepada masyarakat terdampak khususnya kebutuhan mendasar seperti makanan dan pakaian serta air bersih.
“Bantuan juga secara masif kita salurkan bahkan kita terus salurkan setiap bantuan yang masuk. Bukan hanya itu beberapa bantuan dari masyarakat atau komunitas lain juga. Karena memang bencana ini tidak bisa ditangani sendiri, semua pihak harus ikut berkolaborasi,” harapnya.
Wali Kota Parepare dua periode ini, mengaku sudah bertemu secara khusus dengan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, membahas langkah penanganan bencana di Parepare.
TP mengungkapkan, saat ini terdata sesuai dengan hasil verifikasi data korban bencana sementara dari data awal 1.377 KK kini tercatat ada sebanyak 1.717 KK yang terdampak bencana.
“Kami juga berharap masyarakat bersabar dengan kondisi ini, karena semua anggaran yang dikeluarkan Pemerintah harus melalui rasionalisasi terlebih dahulu. Semua proses harus dilalui sebagai bentuk kelengkapan dokumen untuk proses pencairannya,” tandas Wali Kota bergelar doktor ilmu hukum ini. (rif)
