MAKASSAR, BKM — Pemkot Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar kembali akan melakukan lelang untuk Detail Engineering Design (DED) untuk rencana pembangunan Jembatan Barombong.
Rencananya, Pemkot Makassar kembali akan membangun satu jembatan di Barombong untuk memecah kemacetan yang kerap terjadi di sana.
Kehadiran jembatan baru yang menghubungkan kawasan Barombong dengan Tanjung Bunga itu sangat dibutuhkan sebab kondisi jalan dan volume kendaraan yang melintas di jembatan yang ada saat ini sudah tak lagi relevan. Akibatnya kemacetan parah kerap melanda kawasan itu.
Rencananya, Pemkot Makassar akan mengajukan proposal ke pemerintah pusat untuk mendapatkan support anggaran dalam membangun jembatan Barombong yang baru.
Namun, sebelum pengajuan proposal, Pemkot Makassar terlebih dahulu menyusun DED. Hal ini menjadi penting lantaran akan menjadi dokumen pendamping pengajuan anggaran pembangunan jembatan tersebut ke pemerintah pusat.
Lelang untuk DED Jembatan tersebut sebelumnya gagal diajukan di tahun 2022 lalu, lantaran adanya sejumlah masalah administrasi. Anggarannya sempat diajukan mencapai Rp500 juta.
Tahun ini pengajuan dilakukan kembali oleh DPU, dengan adanya peningkatan anggaran Rp1,5 milliar.
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, DPU Makassar, Noorhaq Alamsyah mengatakan pengajuan lelang jembatan Barombong ini ditargetkan masuk pada bulan ini.
“Kita upayakan segera rampungkan (dokumen lelang) saya usahakan itu bulan ini (diajukan),” katanya.
Donny sapaan akrab Noorhaq mengatakan, ada sejumlah persiapan tambahan untuk DED tahun ini, dimana akan dilakukan survei Hidrologi Batimetri.
Sekadar diketahui survei ini akan meneliti laju arus, sedimen hingga kontur dari sungai, ini untuk mematikan tiang pancang yang dipasang betul-betul stabil.
“Sebelumnya (survei) ini kan nda ada toh, jadi dia mau lihat kondisi permukaan bawah sungai, dia teliti bagaimana gradasi tekstur tanah bawa sungai karena ada pancang di situ, jadi ada pekerjaan soil tes di air,” jelasnya.
Ini kata dia membutuhkan biaya yang cukup besar, makanya anggarannya sempat naik menjadi 200 persen dari anggaran semula.
Terlebih menurutnya proyek yang akan menelan estimasi anggaran Rp300-400 milliar cukup timpang dengan anggaran DED yang hanya Rp500 juta.
“Karena memang itu butuh tenaga ahli, alat bawah air, yang mana itu biayanya luar biasa mahal,” katanya.
Sedangkan untuk skema yang diajukan kata dia bisa saja mengarah ke skema yang diharapkan Wali Kota yaitu skema bertingkat alias elevated untuk mengefisiensikan anggaran dari kota.
Sebab ini lebih ramah karena tidak membutuhkan pembebasan lahan yang signifikan.
“Kemungkinan itu ada, tapi kita masih akan libat seperti apa,” jelasnya. (rhm)