GOWA, BKM — Penyaluran bantuan sembako untuk periode 2022 mulai dikucurkan Pemerintah Kabupaten Gowa. Sebanyak 59.311 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tersebar di 18 kecamatan akan menerima manfaat program yang diberikan secara tunai dan non tunai.
Tiap KPM akan menerima Rp200 ribu. Penyaluran pun dua jenis. Untuk pemberian tunai dilakukan di PT Pos Indonesia. Sedangkan untuk non tunai diberikan melalui pembelajaan di e-Warung yang difasilitasi 216 e-Warung yang sudah ada di setiap desa dan kelurahan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Firdaus pada Rakor Bantuan Sembako tahun 2023 di Baruga Karaeng Galesong, kantor bupati Gowa, Rabu (22/2), menjelaskan, program Bantuan Sembako 2022 ini adalah program Kementerian Sosial RI kepada masyarakat kurang mampu atau prasejahtera. Proses penyalurannya diawasi dan dikawal Dinas Sosial setempat.
Dikatakan Firdaus, khusus pada sistem penyaluran bantuan secara non tunai dilakukan melalui Himpunan Bank Negara atau Himbara yang ditransaksikan lewat 216 e-Warung yang ada di Gowa.
”Kalau untuk penerima non tunai harus difasilitasi melalui e-Warung. Jadi para KPM belanja di e-Warung untuk jenis kebutuhan beras, jagung dan sagu, telur, ikan ayam dan daging sapi. Juga termasuk tempe, tahu mineral, vitamin, buah dan sayuran. Besaran belanja harus sesuai Rp 200 ribu (jumlah bantuan),” jelas Kadis Sosial.
Untuk penyaluran, kata Firdaus, pihaknya telah mengawal proses penyaluran dengan sangat transparan dan maksimal.
”Pada periode program 2022 lalu, penyaluran bantuan sembako ini kita lakukan dengan sangat baik dan merata pada semua penerima manfaat yang terdata. Sementara di 2023 ini kami belum mendapatkan jumlah penerima bantuan dari program ini,” tambahnya.
Dalam rakor tersebut, Sekretaris Kabupaten Gowa, Kamsina, mengatakan, tujuan program bantuan pemerintah pusat ini tak lain untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
Juga untuk memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM dan meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas dan administrasi.
”Selain itu, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan terpenuhinya unsur karbohidrat hingga vitamin,” jelas Kamsina.
Dikatakan Kamsina, keberhasilan implementasi program di lapangan tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang ada. Pemerintah daerah sedang memetakan adanya sejumlah isu pada permasalahan program sembako di 2023 mendatang.
Pertama, jumlah penerima program sembako di PT Pos dan Himbara mengalami perbedaan. Kedua, permasalahan agen e-Warung yang tidak sesuai dengan pedoman program sembako. Selanjutnya ketiga, masalah yang berpotensi terjadi adalah agen e-Warung yang tidak menjual bahan sembako.
”Agen e-Warung wajib memiliki daftar pesanan bahan sembako KPM untuk bulan berikutnya. Bahkan, agen e-Warung wajib menampilkan harga bahan pangan yang di jual kepada KPM,” kata Kamsina. (sar)
