TAKALAR, BKM — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar, Tenriwaru, mulai mendapat tantangan dari elemen masyarakat di Kabupaten Takalar.
Padahal, Tenriwaru baru beberapa hari menjabat Kajari menggantikan Salahuddin yang dimutasi ke Kabupaten Soppeng.
Tantangan yang diterima Tanriwaru adalah untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan beton.
Proyek betonisasi ini menelan anggaran sekitar Rp90 miliar. Dananya bersumber dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun anggaran 2022 lalu.
Tunutan tersebut mengemuka saat Forum Pemuda Mahasiswa Sulawesi (Formasi) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati Takalar, Kamis (23/2).
”Kami menantang Kajari Takalar yang baru untuk segera mengusut dugaan korupsi proyek peningkatan jalan beton yang kami tengarai proyek tersebut menjadi lumbung mengeruk keuntungan. Kajari baru harus berani bertindak mengusut proyek ini agar kepercayaan publik terhadap kejaksaan kembali pulih,” kata jendral lapangan aksi Formasi, Yusri Yusrah Mahendra.
Aksi unjuk rasa yang diwarnai pembakaran ban bekas menyebabkan hitam pekat di depan kantor bupati Takalar, membumbung ke angkasa.
Sehingga mengganggu kenyamanan ASN yang tengah beraktivitas di dalam kantor bupati tersebut. Aksi unjuk rasa ini juga turut berdampak pada aktivitas di jalan raya. Yakni timbulnya kemacetan panjang.
Selain menantang Kajari, Formasi Takalar juga menantang Pj bupati Takalar untuk segera mencopot kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pejabat lainnya yang terlibat dalam pekerjaan proyek tersebut.
”Dugaan konspirasi antara Rekanan dan pihak dinas PUPR dalam pekerjaan jalan beton sangat memungkinkan. Olehnya itu, kami juga mendesak Pj bupati Takalar segera mencopot Kadis PUPR dan pejabat lainnya yang terlibat dalam pekerjaan proyek tersebut,” ujar Fahlan, orator Formasi lainnya. (ira/c)
