MAKASSAR, BKM — Respons beragam muncul atas kegagalan Kota Makassar meraih Adipura untuk tahun 2022. Salah satunya datang dari gedung dewan. Legislator mendorong untuk mengevaluasi kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan bila perlu langsung diganti.
Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo dengan terang-terangan menyebut sejumlah dinas yang patut dievaluasi. Yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang berwenang melakukan penataan lingkungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Pekerjaan Umum. Evaluasi terhadap OPD tersebut mencakup sisi perencanaan, anggaran, dan hal terkait lainnya.
”Sungguh disayangkan pastinya, Makassar tidak dapat itu (Adipura) lagi. Untuk itu kami akan lakukan evaluasi saat monev minggu depan. Mulai dari taman yang hanya ada 10 persen, tata kelola lingkungan rusak, seperti saluran banyak tersumbat, banjir kemarin dan sampah,” ujar RL, sapaan akrab Rudianto Lallo, Kamis (2/3).
Hal senada dilontarkan anggota Komisi C DPRD Makassar Fasruddin Rusli. Ia menegaskan, kerja-kerja DLH harusnya lebih dimaksimalkan. Taman diupayakan bertambah.
”Kenapa seorang pemimpin pesimis meraih Piala Adipura? Karena bawahannya tak mau bekerja. Jika seperti itu lebih baik diganti saja,” cetusnya.
Fasruddin juga menyebut, tak ada penambahan taman yang dilakukan. Banjir terjadi di mana-mana. Demikian pula dengan limbah. Sampah juga masih banyak menimbulkan persoalan.
”Nah, pertanyaannya DLH mau kerja tidak? Apalagi program pemilahan sampah yang dilakukan di tahun sebelumnya bisa dilaksanakan, kenapa ini tidak dijalankan lagi,” imbuhnya.
Menurut Fasruddin, pihaknya sudah sering mengingatkan agar pengelolaan air dan sampah menjadi prioritas penanganan, namun sering diabaikan. Partisipasi masyarakat juga belum bisa dioptimalkan, hingga akhirnya gagal meraih Adipura. Pengelolaan sampah di TPA Antang terlalu lambat dan sulit mengantisipasi sampah yang masuk ke pembuangan. Apalagi koordinasi yang dilakukan ke UPTD juga berkurang.
“Sekarang itu pengelolaan sampah di sana terlalu. Penumpukan mobil sampah yang mau masuk itu hampir setiap hari terjadi. DLH juga tidak memaksimalkan kerjanya. Padahal solusinya sudah mereka tahu, tapi tidak direalisasikan,” cetusnya.
Terpisah, dosen Unhas Dr Hasrullah menegaskan, tak boleh menyalahkan rakyat bila Makassar tak berhasil meraih Adipura. Ia pun mendorong agar kontrol DPRD dijalankan. Mereka harus bersuara dengan situasi yang ada saat ini.
”Berapa anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan drainase dan gorong-gorong. Hulu dan hilir harus konektif,” sarannya.
Ia mencontohkan, saat berkunjung ke negara tetangga Thailand, di Pattaya sudah disiapkan pompa permanen di sana. Hal itu untuk mengantisipasi jika terjadi luapan air laut. Pompa tersebut segera difungsikan.
Selain itu, menurut Hasrullah, sinergitas dengan tiga kabupaten tetangga harus dilakukan. Ahli planologi juga perlu dilibatkan guna mencari solusi permasalahan kota yang terjadi selama ini. (ita)