MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar kembali akan menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) yang rencananya akan dilaksanakan Maret ini di Hotel Four Point by Sheraton.
Ada sejumlah agenda penting yang akan dibahas dalam Rakorsus ini. Khususnya terkait program strategis Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi.
Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Makassar, A Ato Rakhmawan, Selasa (7/3), menjelaskan, tema Rakorsus tahun ini adalah Makassar Kota Reselience dan Metaverse. Tema itu sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, Rakorsus tahun ini akan mengundang sejumlah orang yang kerap memberi kritik ke Pemkot Makassar terkait berbagai persoalan yang terjadi.
“Pihak yang mengkritik kita undang dalam bentuk sumbang dan saran. Mereka bisa hadir sebagai panelis,” ungkap A Ato.
Persoalan yang akan dibahas dalam Rakorsus itu pun tidak jauh dari kritik yang masuk ke Pemkot Makassar. Diantaranya terkait reselience atau ketahanan Makassar terkait ekstrem weather, mitigasi banjir, mitigasi adaptasi pesisir, dan sistem transportasi.
“Misalnya soal banjir Makassar, Pak Wali akan bertanya itu salah siapa. Ada panelis yang disiapkan terkait dengan masukan-masukan. Nanti tentu kita berbicara dengan data.Kita juga akan undang ekspert di bidang itu,” ungkap A Ato.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar akan berbicara terkait
Sombere and Smart City serta Makaverse.
“Jadi akan dilihat juga sejauh mana pelaksanaan Makassar Metaverse selama sudah dilaunching,” tambahnya.
Tak lupa juga, dalam Rakorsus tahun ini, program strategis lorong wisata akan dievaluasi. Sejauh mana kontribusi yang telah diberikan dalam ketahanan ekonomi, dan pangan yang secara rinci akan dipaparkan oleh OPD masing-masing.
Sejumlah ekspert atau ahli di bidangnya masing-masing juga akan dihadirkan pada kesempatan tersebut. Ada Prof Haryadi yang akan bicara tentang global Metaverse, ada juga Yohanis Surya terkait Humas Resourceea for Metaverse. Serta motivator Ary Ginanjar.
Terpisah, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy mengaku, hingga saat ini laporan output program yang telah dijalankan selama tiga bulan terakhir ini oleh sejumlah satuan kerja perangkat daerah belum berjalan maksimal.
“Di triwulan pertama ini kami ingin mengetahui program kerja mitra kerja kami yang efektif, transparan, dan menyentuh langsung masyarakat. Karena saat ini belum ada yang berjalan, sementara ditender, serapan anggaran juga minim sekali,” ungkapnya.
Untuk itu, Legislator Fraksi PPP DPRD Makassar ini menyampaikan program kerja, kegiatan dan pelayanan selama triwulan I yang telah dijalankan oleh SKPD harus berjalan di bulan Maret. Olehnya itu, ia menekankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil sebuah kebijakan khususnya pelayanan kepada masyarakat.(rhm-ita)