MAKASSAR, BKM — Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dilebur di Pemerintah Provinsi Sulsel baru akan aktif setelah ada hasil job fit untuk menentukan siapa pejabat yang memimpin OPD tersebut.Berdasarkan informasi yang diterima, OPD yang dilakukan perubahan itu yakni Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan digabung menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Kemudian, Dinas Lingkungan akan digabung dengan Dinas Kehutanan, Menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Biro Adminsitrasi Pimpinan, dilebur ke Diskominfo-SP dan sebagaian ke Biro Umum.
Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dipecah menjadi dua, yaitu, Dinas Bina Marga Dan Konstruksi, pecahannya, Dinas Tata Ruang Cipta Karya.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Keorganisasian Pemprov Sulsel, Imran Jauzi mengatakan, unntuk berlakunya struktur keorganisasian yang baru ini itu jika telah ada pejabat yang dilantik untuk menjalankan tugas di OPD tersebut.
Saat ini, kata Imran, status itu belum resmi karena belum dilakukan pelantikan pejabat yang bakal menduduki jabatan tersebut.
“Sekarang ini belum resmi berlaku kelembagaan baru, karena baru ada perda dan pergubnya. Kelembagaan baru itu berlaku kalau sudah ada pejabatnya dilantik untuk dijabatan itu,” ungkapnya, Rabu (8/3).
Ia melanjutkan, jika struktur kelembagaan itu telah berlaku maka jumlah OPD berkurang dua unit.
“Ada dua dinas yang digabung, ada satu biro yang dilebur ke Kominfo ada juga satu OPD yang dibagi dua,” sebutnya.
“Pengisiannya nanti pasti melalui job fit, dan itu sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah sisa menunggu hasilnya.Kalau sudah ada hasilnya maka dilantik pejabatnya, artinya secara resmi sudah berlaku itu kelembagaan baru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKD Sulsel, Erwin Sodding menjelaskan, sebanyak 24 eselon II mengikuti job fit tersebut. Hasil job fit masih ditunggu dari pembahasan para Pansel untuk dijadikan rekomendasi ke gubernur.
“Dengan adanya sembilan jabatan OPD lowong maka tidak dapat dipastikan hasil job fit ini akan mengisi semua jabatan lowong. Melainkan penyegaran OPD dengan menempatkan pejabat baru di tempat yang sesuai dengan keahliannya. Hasil job fit itu akan disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki peserta. Bahkan potensi non job pun ada,” tegasnya.
Kata dia, Gubernur Sulsel punya program meritokrasi atau menilai seseorang yang menjabat atas prestasi bukan kelas sosial. Oleh karena itu, sembilan jabatan kosong tidak pasti akan terisi dengan hasil job fit.
“Kita kan sudah sangat baik sistem meritokrasi, sudah dapat predikat semenjak 2021. Pak Gubernur berharap, kami ada perangkat daerah yang dipilih dari kelompok rencana suksesi, itu tidak pakai seleksi terbuka, langsung saja. Kita kan punya assessment center kategori A,” ulasnya.
Terkait penerapan struktur kelembagaan OPD yang baru. Pengisian jabatan untuk penerapan kelembagaan baru itu menunggu proses job fit yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Sekarang sebenarnya sudah tahap job fit, pengisian. Jadi ini kan lagi, di BKD sementara lagi melaksanakan proses job fit untuk pengisian. Tunggu saja dalam waktu dekat ini hasil Job fit keluar, dilakukan mutasi pelantikan,” pungkasnya. (jun)
