Site icon Berita Kota Makassar

Ketua Komisi B Terima Kunjungan Kerja DPRD DKI Jakarta

MAKASSAR, BKM–Ketua Komisi B DPRD Sulsel Fermina Tallulembang menerima kunjungannya kerja komisi DKI Jakarta, Kamis (9/3).
Firmina Tallulembang mengucapkan terima kasih kepada wakil rakyat dari DPRD DKI Jakarta karena telah memilih Sulsel sebagai salah satu yang dikunjungi untuk mengetahui bagaimana perkembangan UMKM di Sulsel pasca pandemi. “Mereka kaget karena pelaku UMKM di Sulsel semakin meningkat sehingga mereka mempertanyakan soal bagaimana melakukan pelatihan dan pengembangan di Sulsel. Kita di Sulsel jauh lebih survive dan jauh lebih fighter dibanding UMKM di Jakarta,”ujar Firmina usai menerima
kunjungan anggota dewan dari DKI Jakarta.

Ditempat yang sama Ketua komisi B DKI Jakarta Ismail menyampaikan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan di DPRD Sulsel merupakan program rutin kunjungan kerja komisi B DPRD DKI Jakarta ke beberapa provinsi di mana setiap kunjungan kerja berusaha untuk menggali hal-hal positif dan unggulan di provinsi tersebut sehingga bisa menjadi satu bahan kajian untuk meningkatkan program kerja di DKI Jakarta.
“Sesuai dengan temanya kunjungan kami ingin menggali proses pembinaan UMKM sekaligus produk unggulannya di Sulsel. Kalau di DKI Jakarta itu ada namanya Jakpreneur dan Sulsel kita tadi mendengar penjelasan bahkan lebih dini ada pendidikan entrepreneurnya sejak kelas 2 SMA sehingga terbentuk mentalitasnya sehingga wajar hasilnya tadi ada satu lompatan yang luar biasa,” ujarnya.
Menurutnya hal tersebut membuat sebuah pencapaian yang luar biasa yang dibuktikan ketika kemarin ada dampak covid terjadi PHK besar-besaran masyarakat namun masyarakat Sulsel banyak beralih menjadi pengusaha UMKM yang enjoy sehingga satu nilai positif yang perlu nanti dicontoh bawa bagaimana bisa menurunkan upaya pelatihan itu sampai ke jenjang SMA.

“Sulawesi Selatan juga memiliki produk-produk unggulannya juga luar biasa yang sempat mencoba kopi toraja dan kita lihat melihat sudah cukup baik transformasi digital dalam pemasarannya. saya pikir perlu nanti dicontoh oleh DKI Jakarta,” ucapnya.
Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Dinas Koperasi Sulsel Saenuddin menambahkan bahwa jumlah UMKM saat ini ada kurang lebih 1,5 juta UMKM tapi dari 1,5 juta itu di atas 90% masih mikro dimana kenaikan jumlah ini karena orang banyak PHK yang beralih ke UMK sehingga meningkat karena banyak yang membuka usaha dan pemasarannya masuk digitalisasi kurang lebih 60% mereka sudah berpindah menjadi digital dan sekarang ini ada kurang lebih 20% yang menjadi penyedia barang dan jasa di e-katalog dan baju bodo yang dibangun oleh Pemprov.

“Jualan sekarang tidak perlu lagi kita cari tenaga pemasaran cukup upload di media sosial meskipun mereka belum bisa semuanya masuk di dunia maya karena dari sisi legalitasnya mereka belum menjadikan itu sebuah kewajiban karena kalau kita sosialisasi sampaikan bahwa Kenapa tidak dilegalkan ini usahanya bilang nah biar beginilah saja padahal ada beberapa pelatihan yang telah kita siapkan,” jelasnya.

Pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi Pemprov diantaranya terkait dengan keuangan bagaimana diajari memisahkan uang rumah dan uang usaha serta bagaimana menghitung harga pokok penjualan kemudian yang kedua kita juga melatih mereka terkait dengan digitalisasi.
“Kami juga melalui program Bapak Gubernur ini ada tiga fasilitas sertifikasi gratis yang kita berikan diantaranya sertifikasi halal secara gratis, sertifikasi merek dan sertifikat pangan industri rumah tangga karena ini sangat penting berdasarkan undang-undang 33 tahun 2019 yang turunannya PP 39 tahun seluruh produk yang dipasarkan dan diproduksi di Indonesia wajib bersertifikat tapi dalam produknya yang dihalalkan bukan orangnya dan sudah ada 20 persen yang bersertifikasi halal,”tutupnya.(rif)

Exit mobile version