MAKASSAR, BKM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan pembangunan pabrik modern rice milling plant (MRMP) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja lokasi panen raya di Desa Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Kamis (30/3). “Nanti urusan Bulog itu, semua pasti dibangun,” ujarnya di tengah sawah Desa Baji Pamai.
Dikatakan, meski saat ini pabrik modern tersebut belum dibangun di Sulsel, namun orang nomor satu di Indonesia ini tak menampik untuk segera membantu daerah yang dikenal dengan lumbung pangan.
“Penggilingan padi modern. Satu-satu. Baru ada di Sumatera, di Jawa baru. Semuanya baru dibangun,” jelasnya.
Sekadar diketahui, pabrik MRMP yang dimiliki Bulog sudah dibangun di 10 daerah produsen, yakni Subang, Kendal, Sragen, Bojonegoro, Magetan, Lampung, Karawang, Jember, Banyuwangi, hingga Sumbawa.
Mirisnya, pabrik modern yang diyakini dapat menambah jumlah produksi tersebut belum dibangun di Provinsi Sulawesi Selatan. Apalagi daerah tersebut dikenal lumbung pangan nasional.
“Sulsel tidak ada, yang ada di Jawa, NTB sama Lampung. Rencananya ada (di Sulsel), tapi kan belum dibangun. Barangkali tahun ini mungkin dibangun. Kalau yang 10 itu sudah ada. Kan bertahap. Jadi tidak sekaligus dibangun. Rencana di Sulsel dibangun tapi belum bisa dipastikan ada,” kata Kepala Perum Bulog Kanwil Sulselbar Bakhtiar AS.
Menurutnya, pabrik MRMP ini besar manfaatnya dalam meningkatkan serapan beras. Selain itu, lanjut dia, dapat memanfaatkan gabah.
“Pabrik modern itu sama dengan pabrik-pabrik yang lain. Kebetulan itu diharapakan bisa menjadi salah satu sarana Bulog untuk meningkatkan sarapan. Jadi selama ini kita hanya membeli beras maka dengan adanya MRMP itu diharapakan bisa kita membeli gabah,” jelasnya.
Secara tahunan, produksi beras di Sulsel dapat diserap hingga 300 ribu ton, bahkan selalu mengalami surplus. Jika pabrik modern tersebut sudah ada, maka produksinya akan lebih luas.
“Kalau Sulsel itu tiap tahun mengalami surplus. Kalau kita lihat dari data yang ada, artinya dengan adanya mesin itu masih potensi untuk bisa kita kembangkan,” terangnya.
“Bulog itu kan per tahun rata-rata bisa diserap 250 ribu ton sampai 300 ribu. Artinya, dengan adanya pabrik itu bisa melebihi angka tersebut.Kemudian lebih penting itu akan ada jaminan bagi para petani sehingga gabahnya itu bisa dibeli langsung oleh Bulog,” tambah dia.
Berbeda dengan daerah yang sudah memiliki MRMP, lanjut Bakhtiar, 10 wilayah tersebut sudah tentu memiliki jumlah produksi yang lebih banyak secara tahunan jika dibandingkan dengan Sulsel.
“Kalau pengalamannya ini sudah melalui kajian dan pasti rata-rata di atas itu. Makanya, mesin itu dibangun di 10 wilayah tersebut,” ungkapnya.
Terpisah, pengamat ekonomi Unhas Prof Asdar, menegaskan bahwa pembangunan pabrik modern seharusnya lebih merata, sehingga pada wilayah timur Indonesia juga ikut tersentuh.
“Harus merata. Kita harus berpandangan nasional. Jadi harus ada d Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Harus pembangunan di luar Jawa supaya ada keseimbangan,” jelasnya.
Menurut dia, pemerintah boleh saja berdalih untuk membangun secara bertahap, tapi tuntutan masyarakat adalah pembangunan yang berkeadilan.
“Meskipun dalam acuan anggaran kan semakin banyak penduduk, tapi perlu juga keadilan- keadilan yang didistribusikan,” tegasnya.
Apalagi, lanjutnya, daerah Sulawesi Selatan dikenal dengan jumlah produksi beras yang hampir berada di sekitar kabupaten/kota. Karena itu harus diperhatikan dan diberdayakan.
“Jangan lupa kita di Sulawesi Selatan cadangan beras kita itu ada di pedagang, ada di petani, ada di pabrik. Jadi ada di mana-mana,” tandasnya.
Biaya tak Tertutupi
Salah seorang petani di Maros, mengaku belum bisa menutupi biaya produksi pertaniannya. Bahkan, merugi dua kali dari ongkos dan kerugian materi.
Sebab, harga gabah hanya Rp5.200. Itu untuk gabah basah. Sementara, gabah kering dipakai untuk makanan sehari-hari.
“Harganya Rp5.200 per kilo. Itu turun. Pernah mencapai awal panen pertama itu Rp5.700an,” kata Muhammad Arfah di sela-sela pelaksanaan panen raya, Kamis (30/3).
Dengan harga demikian, dia menyampaikan, tetap bersyukur karena masih bisa memberi nafkah pada anak istrinya.
“Yang jelas sudah bisa kami untuk makan anak istri,” ujarnya.
Ia mengaku, hasil produksi padi tahun ini berkurang karena cuaca ekstrem.
“Dibanding sebelumnya itu baik, karena tidak banjir. Ini karena curah hujan tinggi terus, akhirnya kami bisa dikatakan dua kali menanam,” ucapnya.
“Tanam pertama banjir, terus tanam lagi. Kerugiannya itu ongkos tanam, dan sebagainya Rp1 juta per hektare. Dua kali panen, ini tanam pertama,” sambung Arfah. (jun)