MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, semua perizinan dimudahkan, termasuk untuk pembangunan rumah bagi developer. Hal itu disampaikan usai Ketua Apersi Sulsel mengeluhkan sulitnya perizinan di beberapa daerah, dalam acara Apersi Ramadan Berbagi di Hotel Claro, Makassar, Senin (10/4) sore.
“Justru saya mencari kalau ada tidak jalan. Yang saya tahan itu ada hal yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah, yang lain semuanya (diizinkan),” kata Andi Sudirman dalam sambutannya.
“Saya tadi mendengar keluhan dari Ketua Apersi terkait disposisi. Ini betul ya disposisi. Saya tadi kasih tahu ketuanya, saya selama Gubernur belum pernah saya disposisi surat,” sambungnya.
Menurut dia, terkait perizinan pembangunan dan semacamnya, itu diatur di Dinas PTSP, bukan sampai ke meja kepala daerah.
“Memang itu penekanan dari pusat. Itu amanah. Segala kewenangan kepala daerah sudah diteruskan ke PTSP. Memang tidak mau sampai ke saya kalau perizinannya,” ucap Gubernur.
“Setuju tidak setuju kepala daerah, itu sudah otomatis kewenangan PTSP melalui sistem. Bahkan, banyak peraturan sekarang. Jadi tidak ada alasan untuk menahan,” lanjut Andi Sudirman lagi.
Lebih jauh, pihaknya tidak ingin perizinan itu berbelit-belit. Ia mendukung percepatan dalam perizinan.
“Bahkan, saya (provinsi) tidak diwajibkan bikin Mall Pelayanan Publik (MPP), saya bikin. Cuma Provinsi Sulsel yang punya MPP, karena yang diwajibkan itu hanya kabupaten/kota,” tukas Andi Sudirman.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana/Sangat Sederhana Indonesia (Apersi) Sulsel Yasser Latief mengeluhkan izin pembangunan yang masih berbelit-belit di kabupaten/kota.
“Ini perlu kita sampaikan. Sesungguhnya ada PTSP, tapi ada lagi yang singgah di mejanya kepala daerah untuk disposisi. Ini yang tidak jelas kapan waktunya tanda tangan,” ucap dia di tempat yang sama.
Dengan begitu, lanjut Yasser, pihaknya tentunya keluar dari daerah tersebut untuk mencari tempat yang lain.
“Karena kalau tetap bertahan di situ izinnya tidak keluar, kan sama dengan menunggu mati pelan-pelan,” kata dia.
Yasser menyebut, tidak semua daerah di Sulsel perizinannya berbelit-belit. Masih ada beberapa kabupaten/kota yang cukup mudah.
“Tidak keseluruhan (kabupaten/kota). Ada yang bagus juga. Karena nyatanya sampai saat ini Apersi masih beraktivitas. Terkait yang tidak bagus (izinnya sulit), ini perlu dilaporkan ke Pak Gubernur, disentil sedikit ya,” terang Yasser.
Ia pun berharap, dengan telah disampaikannya keluhan Apersi langsung ke orang nomor satu di Sulsel, segera ada perubahan. Karena akibat sulitnya perizinan di beberapa daerah, Apersi turunkan target pembangunan rumah di Sulsel.
“Target kami menurun, sekarang 10 ribu unit. Tahun lalu itu 15 ribu. 10 ribu unit itu subsidi maupun komersil. 70 persen subsidi, 30 non subsidi. 207 tersebar di Sulsel, antara lain di daerah Mamminasata, terus ada lima korwilnya kita, termasuk di sebagian di Sulbar. Ada 500 titik tersebar wilayah Sulsel. Harganya Rp156 juta per unit untuk rumah subsidi,” jelasnya. (jun)