MAKASSAR, BKM — Mutasi pejabat lingkup Pemkot Makassar kembali ditunda. Rencana awal, sedianya pergeseran dilakukan sebelum lebaran Idulfitri. Namun, Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto memastikan penempatan pejabat baru akan dilakukannya usai lebaran.
Orang nomor satu Makassar itu mengatakan, ada alasan khusus sehingga mutasi kembali batal dilakukannya. Yakni, proses pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 yang saat ini sementara dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
“Jadi kita tunda dulu mutasi, karena saat ini BPK sementara melakukan pemeriksaan,” ungkap Danny saat diwawancara di Balai Kota, akhir pekan lalu.
Untuk itu, dia ingin agar pejabat yang bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan serta kegiatan di OPD bisa fokus pada pemeriksaan BPK. “Kan kalau kita lakukan mutasi atau pelantikan pejabat saat ini tentu akan membuat pemeriksaan BPK tidak akan berjalan maksimal karena bakal ada pergeseran-pergeseran. Itu akan berpengaruh pada pemeriksaan yang sementara berjalan,” kata Danny.
Apalagi, salah satu yang menjadi atensi Danny dan masuk dalam radar mutasi adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Dia berencana akan mengubah komposisi pejabat bagian keuangan yang selama ini dinilai tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya.
“Minimal yang bersentuhan dengan persoalan keuangan punya latar belakang dan disiplin ilmu keuangan,” tegasnya.
Rencananya, Danny akan melakukan mutasi pejabat di berbagai posisi. Mulai pejabat eselon III, lurah, kepala puskesmas, dan kepala sekolah. Mutasi rencananya akan dilakukan bertahap.
Untuk tahap pertama, mutasi bakal dilakukan untuk posisi pengisian jabatan sekretaris yang masih lowong, kepala bidang, dan kepala bagian, bersama lurah. Danny mengaku saat ini sudah mengantongi 14 nama pejabat eselon III yang bakal diganti. Setelah itu, baru menyusul mutasi kepala puskesmas dan kepala sekolah.
Usai lebaran, Pemkot Makassar juga mulai akan menggodok proses lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi jabatan eselon II yang masih kosong dan hingga saat ini diisi oleh pelaksana tugas. Jabatan kepala OPD yang masih kosong di antaranya Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Sosial, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Selain itu, ada satu pejabat eselon II yang digadang-gadang bakal dilengserkan oleh Danny. Alasannya, karena performa dan kinerjanya tidak memuaskan.
Dikonfirmasi terkait rencana mutasi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Akhmad Namsum, menjelaskan sejauh ini belum ada perintah langsung untuk menggelar pelantikan dari pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini wali kota. Kalau sebatas penyampaian bahwa akan ada mutasi dalam waktu dekat, dirinya mengaku memang ada. Namun kapan dan dimana waktu pelantikannya, masih menunggu instruksi langsung dari wali kota.
“Kami masih tunggu perintah Pak Wali. Begitu beliau menginstruksikan persiapkan pelantikan, kami akan langsung persiapkan,” tandas Akhmad Namsum. (rhm)