TAKALAR, BKM–Legislator Partai Golkar DPRD Sulsel Fahruddin Rangga kembali menyerap aspirasi dalam kegiatan reses di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, Senin (5/6).
Reses masa Persidangan Ketiga Tahun 2022/2023 merupakan pelaksanaan titik keenam, dimana masa reses ini merupakan waktu istirahat dari kegiatan persidangan parlemen.
Rangga mengatakan bahwa reses merupakan komunikasi dua arah antara anggota DPRD selaku pemegang amanah rakyat dan konstituen.
“Sehingga dalam kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban menemui konstituen diantaranya adalah seperti yang kita lakukan hari ini yakni melaksanakan reses,” jelas Rangga saat mendengar saran dan masukan daru warga di dapilnya.
Menurut Rangga, reses ini penting untuk dihadiri seluruh elemen masyarakat karena kesempatan seperti inilah momentum yang tepat untuk menyampaikan persoalan dan masalah yang dihadapi masyarakat.
“Oleh karenanya masyarakat diharapkan secara terbuka menyampaikan harapannya sebagai bentuk aspirasi kepada anggota DPRD yang menjadi perwakilannya,” jelas Bacaleg DPRD Sulsel 2024 dari partai Golkar itu.
Dijelaskan bila dalam pelaksanaanya dinamika yang berkembang cukup reaktif masyarakat menyampaikan harapan dan fikirannya dalam dialog dan diskusi pada reses di titik keenam ini masyarakat begitu lepas dan tanpa beban menyampaikan permintaan usulan yang didominasi usulan.
“Diantaranya, bantuan nelayan berupa alat tangkap, mesin kapal, bibit rumput laut dan pengikatnya, pertanian diantaranya jalan tani, pupuk, bibit, alsintan, bantuan ternak, bantuan modal usaha UMKM bagi kaum perempuan dan ibu ibu serta berbagai Infrastuktur desa,” terang Rangga.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Laikang Daeng Tola memberi dorongan motivasi ke peserta reses diawali dengan menyampaikan ucapan rasa terima kasih dengan kehadiran anggota DPRD Sulsel Fahruddin Rangga.
Diakhir sambutannya, Rangga mengharapkan masyarakat agar warga proaktif dalam mengajukan setiap usulan permintaan bantuan yang dibutuhkan. “Sehingga dapat lebih cepat ditindaklanjuti sebelum proses pembahasan APBD nantinya, olehnya diharapkan agar pengajuan proposal bantuannya tepat waktu,” kuncinya. (rif)
