RANTEPAO, BKM — Ratusan guru SD dan SMP se-Toraja Utara menggelar aksi unjuk rasa menyoal rekomendasi DPRD Toraja Utara yang menyebut kualitas dan mutu pendidikan di Toraja Utara dinilai mundur dan terbelakang. Penilaian tersebut tertuang dalam rekoemndasi DPRD ke Bupati saat penetapan LKPJ tahun 2022 lalu.
Unjukrasa berlangsung panas dan terjadi adu mulut antara pendemo dengan anggota dewan lantaran fakta di lapangan menunjukan penilaian dewan terhadap kualitas pendidikan tidak sesuai dengan kondisi ril di lapangan. Para guru menolak keras dan tidak terima penilain pendidikan Toraja Utara terbelakang dan mundur.
Menurut mereka image itu sangat menyakitkan perasaan para guru yang sudah bekerja keras dan tanpa kenal lelah memajukan pendidikan di Toraja Utara.
”Kami tersinggung rekomendasi dewan sebab justru berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, siswa, siswi dan mahasiswa justru berprestasi, ”ujar salah seorang peserta aksi.
Meski unjuk rasa guru sempat tegang tapi suasana menjadi hening setelah perwakilan para guru diterima anggota dewan di ruang paripurna dipimpin Ketua DPRD Torut, Nober Rante Siama, dan anggota dewan lainnya diawali menyanyikan hymne guru.
Nober mengapresiasi unjuk rasa para guru yang berjalan tertib ditambah penerimaan aspirasi audiensi dalam suasana kekakraban dan penuh kekeluargaan.
”Kami bangga dengan jasa para guru, sebab tanpa para guru kami tidak mungkin jadi wakil rakyat,” jelas Nober.
Dijelaskan Nober jasa para guru tidak sebanding dengan kesejahteraan disiapkan negara. Anggota DPRD tidak seperti ini tanpa didikan para guru. Pengorbanan guru tentu kita rasakan bersama.
Nober menyesalkan Kadis Pendidikan Martinus Manatin yang tidak mengawal unjuk rasa para guru dilatarbelakangi rekomendasi dewan kepada Bupati. Alih-alih belakangan jadi polemik dan dinamika fenomena pembahasan LKPJ bupati ditingkat Pansus sehingga lahir rekomendasi dewan saat penetapan LKPJ 2022 lalu.
Melalui penyampaian aspirasi jelas Nober, para guru menjadi tau mekanisme dan tata kelola kerja politik di DPRD utamanya pembahasan LKPJ yang dihadiri Kadis Pendidikan Toraja Utara. Ini sangat penting untuk meminimalisir kabar simpang-siur yang beredar di masyarakat seperti apa kinerja wakil rakyat.
”Kami memberi perhatian serius terkait polemik sekolah penggerak, guru penggerak, dan lainnya. Saya berharap rekomdasi dewan LKPJ menjadi bahan evaluasi Pemkab lebih bijak ke depan. Baik itu eksekutif maupun legislatif terus bersinergi tapi fungsi pengawasan dan kontrol anggota DPRD Torut tidak boleh diabaikan, ”pungkasnya. (gus/C)