MAKASSAR, BKM — Data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memetakan sebanyak 16 ribu kepala keluarga (KK) di Makassar masuk dalam kategori miskin ekstrem. Mereka tersebar di berbagai kecamatan dan tercatat dalam Penyadaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Hal itu terungkap dalam Rapat Kordinasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang digelar di Ruang Rapat Sipakatau Kantor Wali Kota Makassar Jalan Ahmad Yani, Senin (19/6). Data tersebut dibeber Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum, Bappeda Kota Makassar Noptiadi.
Kecamatan yang memiliki data warga kategori miskin ekstrem terbanyak ada di Kecamatan Tallo. Di sana tercatat ada 2.907 KK. Dari angka tersebut, yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos) sebanyak 1.751 KK. Sementara sisanya 1.156 KK tidak masuk DTKS.
Artinya, jumlah keluarga yang tak terdaftar DTKS tidak mendapat intervensi atau bantuan melalui sejumlah program pemerintah, seperti Bansos dan lainnya.
Urutan kedua jumlah masyarakat kategori miskin ekstrem ditempati Kecamatan Tamalate. Jumlahnya 2348 KK. Yang tercatat masuk DTKS hanya 1.514, sementara sisanya 834 KK belum terdaftar.
Urutan ketiga adalah Kecamatan Panakkukang sebanyak 1.916 KK. Tercatat DTKS 1.187 dan tidak tercatat sebanyak 729 KK.
Urutan keempat Kecamatan Makassar sebanyak 1.842 KK. Tercatat DTKS 1.241 KK dan tidak tercatat 601. Selanjutnya Kecamatan Mariso dengan angka kemiskinan ekstrem 1.202 KK. Tercatat DTKS sebanyak 800 KK dan tidak tercatat 402 KK.
Sementara itu, kecamatan dengan jumlah warga kategori miskin ekstrem terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 48 KK. Tercatat DTKS sebanyak 37 KK dan yang tidak 11 KK. Di Kecamatan Wajo, jumlah warga kategori miskin ekstrem sebanyak 60 KK, tercatat DTKS 29 KK, dan tidak tercatat sebanyak 31 KK.
Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi mengatakan, data dari Kemenko PMK tersebut selanjutnya akan diverifikasi. Dia pun menginstruksikan seluruh lurah dan kecamatan untuk menurunkan personelnya melakukan validasi dan verifikasi.
“Data dari Kemenko PKM itu menjadi sumber data bagi teman-teman di kelurahan untuk melakukan verifikasi dan validasi,” ungkap Fatmawati.
Selanjutnya, setelah data disinkronkan, Pemkot Makassar akan melakukan berbagai intervensi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem di Makassar yang ditargetkan sudah zero pada 2024 mendatang. “Kebijakan itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” tambahnya.
Orang nomor dua Makassar itu pun mewanti-wanti seluruh lurah untuk segera melakukan verifikasi data. “Ini PR kita semua. Harus kita setor datanya dan kita mulai memperbaiki langkah selanjutnya. Jangan sampai ada yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan,” ujarnya.
Fatmawati menekankan untuk melakukan pendataan awal dan apa saja inovasi yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. “Pokoknya ini sudah hampir masuk rapat anggaran perubahan. Kita masukkan apa-apa yang perlu untuk bisa membawa masyarakat kita jauh dari kata kemiskinan ekstrem. Tahun 2024 kita sudah harus masuk dalam daftar tidak ada lagi warga yang masuk dalam kemiskinan ekstrem,” tuturnya.
Dia juga menekankan kepada seluruh OPD terkait agar bersama-sama melakukan kordinasi apik ke camat dan lurah, turun memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan skill dan hasilnya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Disnaker, Dinas Koperasi, Dinas perumahan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan ayo lebih kerja keras lagi. Programnya harus genjot terus. Saya selalu turun ke bawah dan masih banyak menemukan hal-hal yang menjadi faktor kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.
Sementara, Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Makassar Noptiadi, menyebut salah satu indikator warga yang masuk kategori miskin ekstrem jika pendapatannya hanya berkisar Rp11 ribu per hari. “Berdasarkan indikator yang paling kunci itu, kalau di Makassar atau di Indonesia pada umumnya itu Rp11 ribu per hari yang kami targetkan. Mereka masuk di P3KE,” katanya.
Indikator lainnya mengacu pada akses layanan yang diterima warga, baik itu kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Dia pun berharap dengan internvesi-intervensi yang diambil pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, tahun depan tidak ada lagi warga produktif yang memiliki pendapatan di angka belasan ribu per hari.
“Kita berharap pendapatan warga yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem tahun ini dapat meningkat menjadi USD 1,9 dollar atau Rp28 ribu hingga Rp30 ribu per hari, dengan mengandalkan program-program dari OPD terkait,” tandasnya. (rhm)