MAKASSAR, BKM–Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang membagikan kendaraan bus guna menunjang daerah yang menjadi objek wisata mendapat kritik dari legislator Partai Golkar selaku anggota Komisi D DPRD Sulsel Jhon Rende Mangontan (JRM).
Pasalnya pembagian kendaraan ke daerah untuk menjawab proposal dari kabupaten guna peningkatan kunjungan wisata yang diselaraskan dengan program pemerintah Provinsi untuk koneksitas bandara, stasiun kereta api dan terminal-terminal yang ada, namun kenyataannya tidak demikian karena dilapangan misalnya di Toraja malahan menutup aktivitas dari angkutan umum dimana mengangkut dan menurunkan penumpang tidak sesuai dengan rencana awal sehingga para sopir dan perusahaan otobus (PO) lokal mulai resa dan keberatan dan bahkan mereka akan turun demo akibat kebijakan ini.
Belum lagi pengelolaan kendaraan tersebut menggunakan anggaran yang sangat besar lalu dikelola oleh pihak ketiga.
“Kebijakan ini tidak ada kajian yang matang, malahan menimbulkan keresahan masyarakat terutama sopir-sopir dan PO lokal”ujar JRM, Jumat (21/7).
Menurutnya, tujuan dari bantuan ini sangat bagus untuk koneksitas antara kawasan objek wisata dengan bandara dan stasiun kereta api dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke objek-objek wisata karena selama ini dianggap kurang kunjungan, namun kendala jasa transportasi dilapangan terjadi sebaliknya, sehingga bisa menimbulkan konflik horisontal.
Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi riak-riak, maka JRM sudah meminta mengagendakan grapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan, Biro Kesra, Biro Keuangan dan Organda Kabupaten serta PO Maminasata. “Setidaknya kami berharap agar yang menjadi trayek yang ada sekarang sebaiknya dihentikan dulu agar tidak terjadi konflik di lapangan. Karena kalau ini di biarkan pasti akan terjadi konflik lokal. Tak hanya itu saya lihat juga kenapa harus pasang foto-pejabat disitu, contoh di makassar bus damri steril dari foto-foto pejabat”pungkas JRM. (rif)