MAKASSAR, BKM — Sebanyak 26 Bus Trans Andalan yang belum lama ini diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman terhadap beberapa wilayah kabupaten kota menuai polemik. Penyebabnya, alat transportasi yang diperuntukkan guna menunjang daerah menjadi obyek wisata dinilai tidak didasarkan dengan kajian, sehingga berpotensi menimbulkan konflik pada sopir angkutan umum dan Perusahaan Otobus (PO) lokal.
Pakar transportasi UMI Makassar Prof Lambang Basri Said, menuturkan bahwa untuk penerapan moda transportasi di Sulawesi Selatan perlu dilakukan kajian secara menyeluruh.
“Sebetulnya bukan kajian yang berkaitan dengan penerapan khusus, tapi perlu ada kajian menyeluruh. Bagaimana menerapkan sistem angkutan umum yang terintegrasi dari seluruh jenis angkutan yang ada dan untuk melayani semua sektor dan area masyarakat,” ujarnya, Senin (24/7).
Ia menjelaskan, tiga tranportasi moda transportasi umum di Sulsel, seperti angkutan umum atau petepete, Teman Bus dan Bus Andalan yang saat ini beroperasi tidak mempunyai pengelolaan yang baik.
“Karena sekarang ini petepete masih berada pada rute. Ya, seperti dululah. Katakan masih sama seperti rute utama. Padahal sebetulnya petepete sudah bukan angkutan primer. Dia itu kita harapkan menjadi angkutan yang penumpang,” tuturnya.
“Lalu kemudian Teman Bus itu nanti jadi angkutan medium. Artinya, dia melintasi lebih luas. Lalu kemudian datang ini Bus Andalan, itu menjadi angkutan khusus. Jadi tergantung dari kajiannya. Untuk itulah perlu ada kajian menyeluruh, bukan kajian khusus. Itu akan sulit,” sambung dia.
Menurut Prof Lambang, kehadiran bus memang sangat penting untuk beroperasi di Sulawesi Selatan, akan tetapi harus mempunyai segmen yang jelas.
“Karena bus yang ada ini perlu juga diberikan tempat. Harus ada segmen-segmen yang dia tempati sehingga dalam rangka mengambil penumpang yang berbentuk kelompok,” jelasnya.
Jika Bus Trans Andalan ini tidak dikaji ulang, ia menilai penerapannya hanya terbuang sia-sia. Termasuk pada pengangkutan penumpang.
“Pastilah berdampak (Bus Andalan). Jadi dampak sosialnya itu adalah menimbulkan ketidakpuasan, bahkan kecemburuan para sopir (pete-pete). Terus dampaknya itu adalah tidak optimal. Kalau misalnya kita harapkan itu bagaimana sinergitas sistem pengangkutan, itu tidak jalan. Pasti tidak jalan kalau tidak dikaji secara menyeluruh. Mestinya kebijakan itu harus ada kajian akademik, baru munculkan regulasi, apakah itu pergub atau perda. Itu kan penting,” terangnya.
Lebih jauh Guru Besar UMI Makassar ini menyoroti kebijakan gubernur Sulsel yang tidak melakukan pertimbangan melalui kajian untuk memastikan operasional transportasi dapat berjalan dengan optimal.
“Persoalan kita saat ini adalah belum dikaji secara matang, tiba-tiba ada lagi yang baru. Jadi itu menimbulkan banyak dampak,” pungkasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Sulsel Jhon Renden Mangontan (JRM) mempersoalkan Bus Trans Andalan yang dinilai menimbulkan keresahan para sopir.
“Kebijakan ini tidak ada kajian yang matang, malahan menimbulkan keresahan masyarakat. Terutama sopir dan PO lokal,” jelasnya.
Moda transportasi ini baru dijalankan kurang lebih satu minggu dan masih uji coba dari segi rute maupun dari pemanfaatan. Juga dari segi integrasi moda transportasi yang lain.
Menanggapi hal tersebut, Dirut PT Mamminasata Raja Transportasi (MRT) Andry Arief Bulu, menjelaskan bahwa dari Dinas Perhubungan saat ini tengah mengkaji dari berbagai aspek
.
“Saya dengar sudah mengkaji dalam masa uji coba ini, berbagai aspek agar protap ini bisa berjalan sesuai tujuan. Ini sebenarnya masih terlalu dini untuk menyimpulkan sesuatu, karena Bbus Trans Andalan masih dalam masa uji coba,” terangnya, Selasa (25/7).
Andry Arief Bulu melihat saat ini kajian harus ada implementasi di lapangan
.
“Nah, sekarang kita implementasi di lapangan. Alhamdulilah, sampai sekarang dari 11 kabupaten/kota yang sudah berjalan, itu tidak ada polemik yang betul-betul signifikan, semuanya berjalan. Karena kita menjalankan ini sudah sosialisasikan dengan berbagai asosiasi yang terkait dengan transportasi. Setelah masa uji coba ini selesai, tentu kendala-kendala yang ada di masa uji coba itu akan kita minimalisasi sehingga program bisa berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan,” terangnya.
Untuk saat ini, tidak ada kendala berarti di lapangan, karena masih masa uji coba. Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan tetap menyampaikan kepada masyarakat terkait program ini, kemudian mencari solusi ketika menemukan permasalahan. ”Namanya masa uji coba kan, kami siap menerima saran dan masukan untuk perbaikan,” tukasnya.
Saat ini kabupaten/kota yang menjadi tujuan pengoperasian Bus Trans Andalan yakni Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Sinjai, Bone, Soppeng dan Wajo. Kemudian ada Pangkep, Barru, Parepare, Pinrang, Enrekang, Luwu, Palopo sampai Tana Toraja. (jun)