MAKASSAR, BKM — Tak terasa hampir tiga tahun sudah pembongkaran Stadion Mattoanging dilakukan. Walau telah cukup lama, belum ada tanda-tanda fasilitas olahraga yang dulunya menjadi kebanggaan masyarakat Makassar ini akan dibangun kembali. Kini, lahan stadion yang dirobohkan pada 21 Oktober 2020 lalu tampak terbengkalai dan lebih mirip seperti hutan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Stadion Mattoanging tak bisa dikerjakan karena masalah lahannya.
“Kalau (Stadion) Mattoanging ini masalah tanahnya belum selesai. Jadi saya kira yang punyai aset itu, kalau memang mau direnovasi, selesaikan dulu masalah tanahnya,” katanya usai membuka Kongres ASEAN Architect ke-4 Tahun 2023 di Hotel Gammara, Makassar, Kamis (27/7).
Menurutnya, markas PSM Makassar saat ini berada di Parepare. Walau begitu, Makassar juga butuh stadion karena cerminan Sulsel adalah Makassar.
Basuki melanjutkan, dari 22 stadion yang masuk dalam evaluasi PUPR, Stadion Mattoanging tak masuk karena masalah lahannya.
“Jadi di Sulsel ini kan stadion untuk PSM ada di Parepare. Stadion di sini (Makassar) juga dibutuhkan. Sekarang kami sedang evaluasi 22 stadion. Mattoaging tidak masuk karena masih bermasalah dengan lahannya,” terangnya.
Hal senada disampaikan Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR Essy Asiah. Dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi V DPR RI di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (15/7) lalu, ia menyampaikan bahwa Kementerian PUPR siap membantu pembangunan Stadion Mattoanging. Namun, kepemilikan lahannya belum jelas.
“Saat kita ingin tindak lanjuti, ternyata bermasalah. Kita mau lahannya clean and clear. Jangan sampai kita bermasalah (kalau dibanguni),” kata Essy.
Dia menambahkan, pihaknya terus menunggu penyelesaian lahannya. Namun, hingga kini belum jelas.
“Jadi kami menunggu lahannya, dan kita cek kembali,” paparnya.
Menurut Essy, tugasnya memang membangun beberapa stadion di Indonesia, termasuk Makassar, Sulsel.
“Sehingga ke depan kriterianya itu sudah tersampaikan dan sisa untuk kita lakukan perencanaan, dan selanjutnya pembangunannya,” imbuhnya.
Apalagi, PSM Makassar baru-baru ini mendapat gelar juara Liga 1 Indonesia. Makanya, perlu stadion yang bertaraf internasional.
“Ini yang kita mungkin melihat kembali lahan tersebut. Karena Makassar ini sepakbolanya termasuk baik, dan penggemarnya sangat banyak sekali,” pungkas Essy.
Legislator Senayan asal Sulsel dari
Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan siap membantu melobi ke pusat terkait penganggaran untuk stadion representatif Sulsel, termasuk untuk Mattoanging.
Dengan syarat alas haknya tak ada masalah atau clear and clean.
”Dari Kementerian PUPR bisa menerima dan siap membantu dan mengalokasikan anggaran untuk stadion tersebut. Pada prinsipnya persiapkan lahan saja. Kalau lahannya tidak bermasalah, kita akan intervensi untuk pelaksanaan pembahasan anggaran untuk 2024 agar kita bisa masukkan ke dalam anggaran,” jelas AIA, singkatan nama Andi Iwan Aras dalam Kunker Spesifik Komisi V DPR R, di Kantor Gubernur Sulsel, beberapa waktu lalu.
Ketua Gerindra Sulsel itu menambahkan, Makassar merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Karena itu perlu prioritas dalam APBN.
“Kalau tidak menjadi prioritas terhadap APBN itu salah. Apalagi ini hal yang sekiranya hampir dimiliki seluruh kota-kota besar,” tegas AIA.
“Tentunya kita berharap ada kebijakan anggara. Kita mau di Kota Makassar minimal dibangun stadion berskala internasional. Tapi kemudian, dibutuhkan dukungan semua pihak, terutama menyangkut kesiapan lahan. Kalau Pemprov mampu menyiapkan lahan, Alhamdulillah. kita akan siap membantu,” tambahnya lagi.
Lebih jauh, AIA menyampaikan, jika Stadion Mattoanging tidak ada masalah, maka pihaknya siap membantu dalam penganggaran di 2024.
“Setidaknya dari sisi anggaran tidak ada masalah lagi. Persoalannya sekarang dari persiapan lahan. Anggaran dari perencanaan Pemprov kapasitas 20 ribu itu sekitar Rp530 miliar. Itu dari Kementerian PUPR siap mengawal di APBN,” tutup dia.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kadi menyampaikan dengan lantang di hadapan para pejabat Pemprov Sulsel dan stakeholder komisi V DPR RI yang mempertanyakan kejelasan Stadion Mattoanging.
“Awalnya Mattoanging dibongkar dan mau diperbaiki melalui PEN dengan dana triliunan. Tapi kita tahu terjadi hal-hal yang tidak dinginkan, makanya mandek,” kata Hamka.
Politisi Golkar itu juga menuturkan, APBD Provinsi Sulsel sudah siap sebesar Rp60 miliar. Namun itu tidak dimanfaatkan.
Persoalan tanah stadion Mattoanging, menurutnya, perlu diselesaikan. Hamka pun meminta Pemprov Sulsel untuk bergerak menyelesaikan masalah hukum.
“Setahu saya masalah hukum, clear and clean gak tanahnya? YOSS mungkin selesai. Tapi kalau ada generasi Andi Mattalatta mengklaim itu haknya,” kata Hamka lagi.
Dia pun mengajak Pemprov Sulsel serius membangun fasilitas stadion. Terlebih, PSM baru saja mendulang prestasi dan tampil di ajang internasional
.
Opsi lahan pun direkomendasikan ke Pemprov Sulsel terkait masalah stadion
.
“Bagaimana Barombong? Kalau memang Mattoanging tidak bisa, ayo sama-sama kita bebaskan lahan. Ini sudah jadi masalah panjang,” jelas Hamka.
“Menteri PUPR sudah siap bantu, tapi harus clear payung hukumnya,” sambungnya.
Hamka menyebut pembangunan di Makassar harus sejalan dengan sarana olahraga.
“Malu juga, Pak. Kota Makassar dan Sulsel tidak ada stadionnya. Mari kita cari jalan keluarnya,” pungkas Hamka.
Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) memastikan komitmennya dalam membangun kembali Stadion Mattoanging.
Kadispora Sulsel Suherman mengatakan, dukungan untuk membangun kembali stadion kebanggaan masyarakat Sulsel di antaranya ditunjukkan dengan tetap dialokasikannya anggaran.
“Untuk persiapan dana, Pemerintah Provinsi Sulsel tetap mengalokasikan dana pembangunan stadion mulai tahun 2021, 2022, 2023. Tapi memang kami belum bisa berbuat banyak karena lihat dulu perkembangan hukumnya karena masih ada dalam proses hukum,” ucap Suherman saat dikonfirmasi, Kamis (27/7).
Ia menegaskan, Pemprov Sulsel mau membangun, tidak ada yang tidak mau.
“Jelas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mau membangun. Itu saja. Karena kita mau membangun. Tidak ada yang tidak mau membangun. Cuma sekarang masih dalam proses hukum,” ungkap Suherman.
Ia berharap proses hukum yang sementara berlangsung saat ini bisa cepat selesai, sehingga proses pembangunan bisa segera dilakukan.
“Kita tidak bisa berbicara panjang. Yang jelas intinya Pemerintah Provinsi Sulsel berkeinginan untuk membangun, dilihat dari kesiapan dananya selama tiga tahun ini. Untuk proses hukumnya masih berjalan sampai sekarang. Belum bisa memang masih tahapan proses, masih ada dalam penggugat. Kalau tidak digunakan akan dikembalikan, akan dianggarkan kembali 2024, dengan nilai kami belum tahu,” pungkasnya. (jun)