MAKASSAR, BKM –Pemerintah Kota Makassar harus bekerja keras dalam memverifikasi dan memvalidasi data warga miskin yang bermukim di Makassar. Pasalnya, data saat ini tidak lagi relevan untuk melihat jumlah kemiskinan ekstrem karena ditemukan ada warga yang masuk kategori miskin tetapi memiliki rumah bertingkat tiga hingga perabotan yang lengkap.
Hal ini diketahui setelah Pemerintah Kota Makassar dipimpin Asisten III Pemkot Makassar Mario Said melakukan verifikasi data kecamatan maupun kelurahan untuk mendapatkan informasi akurat terkait jumlah kemiskinan ekstrem di Makassar.
Dari hasil verifikasi dan validasi di lapangan, ternyata ditemukan banyak warga yang masuk dalam data miskin ekstrem namun rumahnya sangat bagus.
“Yang saya temukan, ternyata ada warga yang tidak relevan lagi dikatakan miskin ektrem karena rumahnya bagus. Malah ada yang berlantai 3,” ungkap Mario dalam kegiatan Rapat Penetapan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang digelar di Hotel Four Point by Sheraton, Rabu (13/9) yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi.
menyikapi hal itu Fatmawati mengemukakan, setelah verifikasi data, rupanya warga miskin ekstrem di Makassar sudah menurun.
Dari 14 ribu lebih turun menjadi 7 ribu, artinya ada penyesuaian atau pengurangan hingga 8 ribu warga miskin ekstrem.
“Ternyata banyak pengurangannya karena Pak Asisten 3 aja langsung turun, ternyata dari data awal itu (14 ribu) masih banyak yang rumahnya bertingkat 3 malah. Data itu dari 14.000 turun menjadi 7.000,” ungkapnya.
Setelah data tersebut dirampungkan, Pemkot Makassar selanjutnya akan melakukan intervensi di daerah-daerah yang terdeteksi miskin ekstrem.
“Setelah dapat data, kita mau tentukan aksi yang kita mau lakukan. Karena sudah jelas semua pemetaannya. Yang mana kecamatan prioritas, berapa kelurahan, dari angka yang dari kementerian,” jelasnya.
Masing-masing OPD kata Fatma punya peran dalam penurunan miskin esktrem ini. Misalnya, Dinas Pendidikan berupaya maksimal agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah sesuai dengan visi misi Pemkot Makassar.
Karena anak putus sekolah bisa menjadi salah satu pemicu terciptanya generasi miskin ekstrem.
“Anak-anak yang tidak sekolah kita kembalikan ke sekolah. Bukan cuma itu, kita harus tahu apa yang menjadi penyebabnya anak-anak putus sekolah dan itu penting pendampingan sampai betul-betul selesai masa pendidikannya,” paparnya.
Kemudian di bidang kesehatan, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan oleh Dinas Kesehatan.Misalnya buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF), bagaimana peningkatan taraf kesehatan masyarakat.
Pemerintah kota pada hari ini masih menanggung 350 jiwa untuk bantuan iuran BPJS.Lanjut ke Dinas Sosial yang harus menangani masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
Begitu juga Dinas Tenaga Kerja harus memberi skill kepada masyarakat serta menyiapkan 10.000 skill training gratis.
“Dinas Ketahanan Pangan ada lorong wisata. Karena lorong wisata itu menjadi solusi apalagi untuk penanganan kemiskinan. SKPD kita intervensi apa yang dibutuhkan di lorong ini,” ulasnya.
Dengan berbagai upaya penanganan tersebut, Fatma Optimistis Makassar bisa kebut target nasional zero miskin ekstrem di 2024.
“Yakin karena memang berkesesuaian dengan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat kita. Lorong wisata itu harusnya menjadi solusi karena di sana lorong wisata, dewan lorong mendata berapa anak putus sekolah. Jadi kantong-kantong kemiskinan itu bisa terdeteksi, bisa kita intervensi dan sesuaikan dengan intervensi masing-masing SKPD,” pungkasnya. (rhm)
